PRIORITAS, 6/2/25 (Jakarta): Masih ada sekitar 300 terpidana mati yang belum dieksekusi. Eksekusi mati kepada para terpidana memang mengalami sejumlah kendala, terlebih jika terpidana hukuman mati merupakan Warga Negara Asing atau WNA.
Hak itu diungkapkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Kejaksaan Tinggi Jakarta, Kamis (6/2/25). “Sekarang kami untuk pelaksanaan hukuman mati sudah hampir 300-an yang hukumnya mati tapi tidak bisa dilaksanakan,” ujarnya.
Kasus penyalahgunaan narkotika
Burhanuddin mengatakan para WNA yang mendapatkan hukuman mati tersebut biasanya terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Di sisi lain, ia mengatakan saat ini banyak negara lain yang menyatakan keberatan terhadap eksekusi mati terhadap warga negaranya.
Oleh sebab itu, Burhanuddin menyebut koordinasi secara intensif terus dilakukan dengan Kementerian Luar Negeri untuk mengeksekusi WNA terpidana mati. Hanya saja, kata dia, banyak tantangan diplomatik yang juga akan dihadapi pemerintah untuk benar-benar bisa melaksanakan hukuman mati.
“Kita pernah beberapa kali bicara waktu itu masih Menteri Luar Negerinya Ibu (Retno Marsudi), ‘Kami masih berusaha untuk menjadi anggota ini, anggota ini, tolong jangan dulu (dieksekusi), nanti kami akan diserangnya nanti’,” tuturnya.
Seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, di sisi lain, Burhanuddin mengatakan bukan tidak mungkin eksekusi mati terhadap WNA juga akan berdampak pada WNI yang terlibat dalam masalah hukum di luar negeri. “Saya bilang, ‘(WN) China bagaimana kalau kami eksekusi?’ Kebetulan di sana eksekusi mati masih berjalan. Apa jawabnya Bu Menteri pada waktu itu? ‘Pak kalau orang China dieksekusi di sini, orang kita di sana akan dieksekusinya’,” jelasnya
“Jadi memang sangat-sangat saya bilang capek-capek kita udah nuntut hukuman mati, (tapi) tidak bisa dilaksanakan. Itu mungkin problematika kita,” imbuhnya. (P-wr)—foto ilustrasi istimewa
