PRIORITAS, 5/5/25 (Batam): Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, mendesak tindakan tegas terhadap mafia yang merampas hak masyarakat dan memperburuk penegakan hukum di wilayah perbatasan.
Koordinator BEMSI Kepri, Alexander Manurung, menyoroti lemahnya peran aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus konflik agraria, perdagangan orang, korupsi, dan peredaran rokok ilegal.
“Kami tegaskan, aparat harus bertindak! Jangan cuma jadi penonton,” tegas Alexander, seraya mengajak masyarakat untuk bersatu dalam mengawal keadilan.
BEMSI nilai negaara berpihak pada investor
Beberapa kasus lokal yang disorot termasuk penggusuran Hotel Pura Jaya, konflik lahan di Teluk Bakau dan Baloi Kolam, serta protes warga terkait proyek Rempang Eco City.
BEMSI menilai negara cenderung berpihak pada investor dan mengabaikan hak masyarakat lokal.
Alexander juga menyoroti perdagangan orang di Batam dan Karimun yang diduga melibatkan jaringan mafia serta potensi keterlibatan oknum aparat. Isu rokok ilegal di Batam juga menjadi perhatian karena menimbulkan kerugian besar bagi negara.
“Kami akan terus bersuara memperjuangkan keadilan untuk rakyat kecil,” pungkas Alexander dalam wawancaranya, di Batam, Senin (5/5/25). (P-Jeff K)
