PRIORITAS, 30/7/25 (Jakarta): Indonesia menegaskan pentingnya langkah konkret dan tegas untuk mengakhiri penjajahan yang telah berlangsung lama terhadap Palestina serta mendukung terwujudnya kemerdekaan dan kedaulatan penuh bagi negara Palestina.
Sebagaimana disampaikan dalam rilis resmi Kementerian Luar Negeri RI, Rabu (30/7/25). Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, dalam Konferensi Tingkat Tinggi Internasional tentang Implementasi Solusi Dua Negara yang digelar oleh Prancis dan Arab Saudi di Markas Besar PBB, New York, pada Selasa (29/7/25).
Dalam konferensi itu, Indonesia menekankan tiga langkah penting untuk merealisasikan Solusi Dua Negara, dengan langkah pertama menyoroti, pengakuan terhadap Palestina harus bersifat strategis dan tidak sekadar simbolis.
“Mengakui Palestina bukanlah sebuah bantuan. Pengakuan merupakan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Mengakui Palestina berarti memperjuangkan keadilan. Pengakuan berarti percaya pada Piagam PBB. Pengakuan berarti menyeimbangkan persaingan diplomatik,” kata Wakil Menteri Luar Negeri RI yang dikenal dengan sapaan Tata, dikutip dari Antara.
Indonesia menegaskan, langkah awal dalam mewujudkan solusi dua negara adalah melalui pengakuan politik, agar proses negosiasi damai dapat dimulai dan dilanjutkan dengan penghentian pendudukan ilegal, sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Internasional.
Selanjutnya, Indonesia menyoroti pentingnya penghentian segera atas segala bentuk kekerasan terhadap rakyat Palestina.
Gencatan senjata, tanggung jawab moral
Indonesia juga menekankan, gencatan senjata merupakan tanggung jawab moral yang harus dipenuhi, termasuk dengan memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan dan perlindungan bagi warga sipil, baik dari pihak Palestina maupun Israel.
“Presiden Prabowo telah menegaskan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi pada perdamaian, termasuk melalui penyediaan personel untuk mendukung upaya pasukan stabilisasi di Gaza, di bawah mandat PBB,” ucap Tata, menambahkan Indonesia tidak hanya mengadvokasi perdamaian tetapi juga siap membantu membangun perdamaian itu.
Ketiga, Indonesia menekankan, rakyat Palestina harus menjadi pihak yang menentukan arah masa depan negaranya sendiri.
Penentuan arah politik
Indonesia menegaskan, pembangunan kembali negara Palestina serta penentuan arah politiknya sepenuhnya menjadi tanggung jawab rakyat Palestina sendiri.
“Segala upaya untuk menggusur paksa mereka atau memaksakan persyaratan terhadap kedaulatan mereka harus ditolak dengan tegas. Negara Palestina yang kuat dan bersatu, dengan kendali penuh atas wilayah dan institusinya, adalah fondasi perdamaian yang berkelanjutan,” imbuh Tata.
“Hanya dengan mewujudkan Negara Palestina yang kuat dan bersatu dengan kendali penuh atas wilayah dan institusinya, maka Israel dapat benar-benar diterima sebagai tetangga yang damai di Timur Tengah yang aman”, lanjut tata.
“Indonesia juga akan terus membantu pemuda Palestina terutama dalam hal pendidikan, karena kaum muda itulah yang akan memimpin Palestina yang bebas, demokratis dan berdaulat”, tuturnya . (P-Zamir)
