PRIORITAS, 4/3/25 ( Palu): Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, menegaskan tidak boleh ada dua matahari. “Semua harus satu komando untuk kesejahteraan rakyat. Kalau ada kepala dinas yang melanggar aturan ini, hari itu juga saya berhentikan,” ungkapnya tegas dalam Rapat Koordinasi di halaman parkir kantor gubernur, Selasa (4/3/2025).
Seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan emerintah provinsi Sulteng, kata Anwar Hafid, harus menyatukan visi dan bekerja selaras dengan kepemimpinan yang baru. “Kita ini hanya koordinator, yang punya rakyat itu bupati dan wali kota. Maka jangan ada lagi ego sektoral. Semua program, sekecil apa pun, harus diketahui oleh kepala daerah setempat,” tambahnya.
Gubernur Anwar Hafid meminta saatnya semua bekerja dengan pemikiran dan logika. “Tidak bisa lagi ada kepala dinas yang hanya memberi perintah tanpa pertimbangan rasional,” sambungnya.
Ia menyoroti pentingnya kepemimpinan yang terbuka dan rasional. Menurutnya, era kepemimpinan berbasis garis komando sudah tidak relevan. Ia menekankan, program-program ini harus dijalankan secara nyata, bukan sekadar janji.
“Kami pastikan tidak ada lagi pungutan di SMA dan SMK. Beasiswa juga tersedia untuk semua anak yang ingin kuliah, baik anak ASN maupun masyarakat umum. Di sektor kesehatan, tidak boleh ada satu pun warga Sulteng yang tidak memiliki jaminan kesehatan,” ujarnya.
Di bidang infrastruktur, Anwar berkomitmen membangun jalan tol desa sepanjang 1.000 kilometer dalam lima tahun ke depan. Ia juga memastikan bahwa setiap desa harus memiliki akses listrik dan internet.
“Saya tidak mau tahu caranya, yang jelas di akhir periode saya, semua desa harus terang dan terhubung sistim internet,” katanya.
Gubernur Anwar juga menyebutkan Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido mendapat tugas khusus mengawasi sektor kesehatan. Ia menargetkan peningkatan pelayanan rumah sakit, termasuk pembangunan rumah sakit berskala internasional agar warga tidak perlu dirujuk ke luar daerah.
“Kesehatan adalah hal dasar. Tidak boleh ada pasien yang terlantar hanya karena sistem yang buruk,” tegasnya.
Selain itu, Anwar memperkenalkan program Berani Berkah, yang mendorong ASN untuk meningkatkan ibadah dan disiplin kerja. Ia bahkan menetapkan aturan bahwa setiap rapat pemda harus dihentikan 30 menit sebelum waktu salat bagi umat Islam. (P-Elkana L)
