PRIORITAS, 8/12/24 (Jakarta): Sejumlah analis kompak kepada Beritaprioritas.com, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi, tak bakal hilang wadah politik. Kendati barusan dinyatakan tak lagi anggota PDIP, banyak partai lain ‘welcome’ terhadapnya, termasuk dua partai besar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni Golkar serta Gerindra.
Malahan, jika toh mau, Jokowi pasti bakal mendapat dukungan luas, jika dirinya membentuk partai baru.
Demikian antara lain dinyatakan oleh para analis dan penggiat masyarakat itu, ketika berlangsung diskusi bebas oleh Sam Ratulangi Institute (Srin), akhir pekan lalu, di Jakarta, seperti Dr Eleonora Moniung, SH, MH, Jeirry Sumampouw, STh, MSi, Ir W Donald R Pokatong, MSc, PhD, Tedy A Matheos, SE, MM, Dr Dicky D Poluan, Dr Julianus Henoch Sumual, MH, Dr Rudy J Sumampouw, SE, Dr Siti Hadijah dkk.
Tegasnya, mereka menyimpulkan, Jokowi itu masih memiliki massa aksi yang besar dan loyalis kuat, serta menyebar di berbagai wilayah elektoral di Indonesia, dari Papua hingga Aceh.
Memiliki kekuatan elektoral
Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politica Strategis, Agung Baskoro, memberikan analisa secara khusus terkait langkah politik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah tak lagi di PDIP. Agung menilai, Jokowi masih memiliki kekuatan elektoral untuk bergabung dengan partai lain atau bahkan membentuk partai baru.
“Jokowi masih memiliki masa depan politik yang panjang. Apapun langkah yang diambil Jokowi, baik itu bergabung dengan partai yang sudah ada, mendirikan partai baru, atau tetap independen, Jokowi tetap menjadi figur penting yang akan terus dipertimbangkan dalam politik nasional,” kata Agung dalam dialog program “Beritasatu Sore” yang disiarkan BTV dikutip Beritasatu.com, Minggu (8/12/24).
Selanjutnya, Agung mencatat beberapa partai, seperti Gerindra dan Golkar, telah memberikan sinyal siap menampung Jokowi. Bahkan, Partai Golkar dikabarkan menawarkan status anggota kehormatan kepada Presiden ke-7 RI itu.
Di samping itu, Partai Amanat Nasional (PAN) juga menjadi salah satu opsi potensial.
Akan tetapi, Agung menyoroti tantangan yang mungkin dihadapi Jokowi jika bergabung dengan partai politik yang sudah mapan.
“Jika Jokowi bergabung dengan partai seperti Gerindra, Golkar, atau lainnya, partai-partai tersebut harus siap memberikan porsi pengaruh yang besar, minimal 50 persen, atau bahkan lebih. Posisi dan wewenang yang ditawarkan harus setara dengan pengalaman serta elektabilitasnya. Hal ini tidak bisa disamakan dengan kader biasa,” ungkap Agung.
Dirikan partai baru
Namun, langkah politik lain yang bisa diambil Jokowi adalah mendirikan partai baru. Agung menjelaskan, langkah ini dapat memberikan Jokowi fleksibilitas penuh dalam mengelola struktur dan mesin politiknya.
“Dengan mendirikan partai baru, Jokowi dapat memaksimalkan instrumen politiknya secara independen bersama para loyalisnya. Ini juga menjadi pembuktian apakah mesin politik yang beliau bangun selama ini cukup kuat untuk bersaing, termasuk dalam memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold),” tambahnya.
Selanjutnya, Agung mencatat selama ini Jokowi dikenal sebagai sosok yang mampu mengorkestrasi berbagai instrumen kekuasaan secara optimal dan independen. Agung menambahkan, langkah Jokowi berikutnya dalam politik nasional tak bisa dipandang remeh.
“Pak Jokowi adalah sosok yang secara personal dan politik memiliki kapasitas besar untuk mengatur dinamika elektoral. Kita akan melihat bagaimana peran strategis dan langkah politik Jokowi ke depan,” demikian Agung Baskoro. (P-jr)