PRIORITAS, 27/5/24 (Den Haag): Geert Wilders, tokoh kontroversial Belanda yang anti Islam, kembali mengguncang panggung politik dengan rencana kebijakan migrasi 10 poin. Langkah ini mencakup penggunaan militer untuk menjaga perbatasan dan penolakan total terhadap pencari suaka.
Dari informasi yang dihimpun Beritaprioritas.com, rencana tersebut meningkatkan tekanan pada koalisi empat partai yang rapuh, menyusul kemenangan Partai Kebebasan (PVV) dalam Pemilu 2023. Wilders menegaskan, jika kebijakan migrasi tidak diperketat, partainya tidak akan masuk Kabinet.
“Tindakan sudah diambil,” kata Geert Wilders, dikutip dari Beritasatu.com, Selasa (27/5/25).
Ia menambahkan jika kebijakan migrasi tidak diperketat, partainya tidak akan masuk Kabinet. Dalam rencana 10 poinnya, Wilders mengusulkan penghentian sementara program reuni keluarga bagi pencari suaka yang telah memperoleh status pengungsi.
Pemulangan warga Suriah
Ia juga mendorong pemulangan warga Suriah yang tinggal di Belanda dengan status pengungsi atau visa sementara, dengan dalih, sebagian besar wilayah Suriah kini dinilai aman.
Selain itu, ia mengusulkan deportasi bagi migran yang terlibat dalam kejahatan kekerasan atau seksual, dengan prinsip satu kali pelanggaran. Menurut Wilders, sejumlah kebijakan tersebut telah diterapkan di negara-negara lain, termasuk Jerman.
Belanda keluar dari konvensi Eropa
Ia juga menyinggung kemungkinan keluarnya Belanda dari konvensi Eropa demi menerapkan kebijakan imigrasi yang lebih ketat. Usulan ini menambah tantangan bagi koalisi pemerintahan yang terdiri dari PVV, VVD, Kontrak Sosial Baru, dan Gerakan Petani Rakyat (BBB).
Usulan tersebut harus disepakati oleh para menteri sebelum diajukan ke Parlemen, yang kemungkinan besar akan memicu negosiasi ulang terhadap platform kebijakan koalisi.
Wilders juga mengkritik tindakan koalisi sebelumnya, seperti pengembalian pemeriksaan perbatasan dan pembatasan jumlah anggota keluarga yang dapat bergabung dengan pencari suaka.
Menurutnya, kebijakan-kebijakan tersebut tidak cukup untuk mengubah keadaan secara signifikan. Dia menegaskan sederet langkah yang disetujui sebelumnya oleh koalisi tidak cukup untuk membalikkan keadaan.
Jerman ambil langkah serupa
Sementara itu, beberapa negara Eropa seperti Jerman telah mengambil langkah serupa.
Awal Mei 2025, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jerman mengumumkan rencana menambah personel keamanan di perbatasan untuk membendung migrasi ilegal serta menolak pencari suaka di titik masuk.
Usulan Geert Wilders menandai eskalasi tajam dalam perdebatan imigrasi di Eropa. Langkah ini dapat menjadi titik balik dalam arah kebijakan migrasi Belanda ke depan. (P-Khalied M)
