PRIORITAS, 28/5/25 (Yahukimo, Papua): Berdasarkan informasi yang diterima Beritaprioritas.com, Rabu (28/5/25), terdapat sejumlah korban serangan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Minggu (6/4/5), di mana empat di antaranya merupakan warga asal Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Sulawesi Utara (Sulut).
Dilaporkan, Insiden berdarah ini terjadi di kawasan pertambangan emas tempat para korban bekerja sebagai pendulang. Dari keempat korban, tiga orang dinyatakan tewas, sementara satu orang berhasil selamat dan kini dalam kondisi trauma berat.
Disebutkan, korban selamat tersebut menyatakan perlunya perhatian serta pendekatan psikologis mendalam terhadap para korban maupun keluarga yang ditinggalkan.
Diketahui, para korban dari Minut itu berasal dari Jaga 12, Desa Kawangkoan Baru Jaga 12 Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minut. Mereka terdiri dari CD (30), SH (43) dan FB (29) yang merupakan korban meninggal dunia serta SK (17) yang merupakan korban selamat, tapi mengalami trauma.
Saling memiliki kedekatan keluarga
Berdasarkan keterangan warga, para korban memiliki hubungan keluarga atau kedekatan sebagai tetangga di lingkungan yang sama.
Informasi ini mengejutkan warga Desa Kawangkoan Baru. Camat Kalawat bersama Hukum Tua Desa Kawangkoan Baru serta perangkat desa lainnya mengunjungi rumah keluarga korban untuk menyampaikan belasungkawa secara langsung, Jumat (11/5/25).
Hingga kini, Kepala Jaga 12 mengatakan, pihaknya masih menunggu kepastian resmi dari pihak berwenang, meskipun keluarga telah mengonfirmasi adanya korban meninggal. Demikian Meimonews.com.
Dilaporkan, suasana duka menyelimuti rumah para korban. Ibadah penghiburan telah digelar sejak dua malam terakhir, dan tenda duka terlihat berdiri di halaman rumah. Warga setempat terus berdatangan untuk memberikan dukungan moril kepada keluarga.
Sementara itu, Samuel, korban selamat yang berhasil melarikan diri dari lokasi pembantaian, mengimbau agar warga yang hendak bekerja di wilayah konflik seperti Papua untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.
“Kalau mau kerja ke tempat konflik, lebih baik dipertimbangkan kembali dan serahkan penanganan kasus seperti ini kepada aparat hukum dan pemerintah,” demikian Samuel. (P-Mmc/se)
