PRIORITAS, 26/2/25 (Jakarta): Peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan yang mendesak. Perempuan tidak boleh hanya diposisikan sebagai objek atau sekadar bagian dari konstruksi interior pertahanan.
Sebaliknya, mereka adalah aktor utama yang mampu membawa perubahan signifikan dalam upaya perdamaian, resolusi konflik, dan pembangunan berkelanjutan. Perempuan memiliki kapasitas luar biasa dalam membangun jembatan komunikasi antar kelompok yang berkonflik.
Studi menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian meningkatkan peluang keberhasilan kesepakatan dan menjamin keberlanjutan perdamaian jangka panjang. Dalam berbagai kasus, perempuan telah berkontribusi dalam rekonsiliasi sosial, diplomasi akar rumput, serta rekonstruksi pasca-konflik.
Agenda Women, Peace, and Security (WPS) yang diadopsi melalui Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB menegaskan pentingnya keterlibatan perempuan dalam seluruh aspek perdamaian dan keamanan. Namun, implementasi agenda ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan strategis dan kebijakan pertahanan.
Yayasan Vanita Naraya memandang pentingnya agenda women, peace, and security (WPS) karena setengah dari populasi warga negara Indonesia adalah perempuan.
“WPS itu bisa jadi cara memandang kita bagaimana melihat perempuan sebagai aktor yang aktif, tidak hanya melihat perempuan dalam konstruksi inferior dalam konteks pertahanan, tapi justru perempuan menjadi salah satu bagian sentral dari isu ketahanan dan pertahanan negara di berbagai sektor,” kata Ketua Yayasan Vanita Naraya Diah Pitaloka dalam FGD bertajuk “Women, Peace, and Security” di Jakarta, Selasa.
Diah Pitaloka memandang pemetaan women, peace, and security (WPS) sangat luas, mulai dari strategi pertahanan hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Menurut dia, keamanan dengan pendekatan tradisional sering kali berfokus pada kekuatan militer dan stabilitas politik. Padahal keamanan tidak hanya berarti tidak adanya perang, tetapi juga adanya kesejahteraan, akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan keadilan sosial.
Sehingga WPS juga bisa meliputi keamanan siber, hingga kasus anak yang kecanduan game online, dan anak yang menjadi korban terorisme. “Ini kan kemudian terpotret bagaimana perempuan di ruang-ruang pertahanan negara,” kata Diah Pitaloka.
Dengan semakin luasnya definisi keamanan nasional, menurut dia, sudah saatnya perempuan diakui sebagai bagian penting dalam upaya perlindungan dan stabilitas negara. “Pendekatan Women, Peace, and Security (WPS) harus menjadi bagian dari kebijakan nasional. Perempuan tidak hanya sekadar korban dalam berbagai konflik atau krisis, tetapi juga harus diakui sebagai aktor aktif dalam pertahanan negara. Bukan hanya dalam perencanaan, tetapi juga dalam aksi nyata,” kata Diah Pitaloka.
Agenda WPS di tingkat internasional diinisiasi pada tahun 2000 yang dituangkan dalam Resolusi 1325 dan menjadi bentuk pengakuan terhadap posisi perempuan sebagai aktor dalam perdamaian dan resolusi konflik.
Di Indonesia, agenda WPS diwujudkan melalui penyusunan rencana aksi yang tertuang dalam Permenko PMK Nomor 5/2021 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) 2020-2025.
Prinsipnya, perempuan bukan hanya korban konflik, tetapi juga pelaku perubahan yang memiliki peran krusial dalam menjaga perdamaian dan keamanan. Oleh karena itu, agenda Women, Peace, and Security (WPS) harus terus diperkuat dan diimplementasikan secara nyata. Dengan memastikan partisipasi perempuan dalam semua aspek keamanan dan perdamaian, dunia dapat menciptakan tatanan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. (P-bwl)
