PRIORITAS, 7/7/25 (Jakarta): Harga beras di pasaran kembali menuai sorotan usai investigasi Kementerian Pertanian (Kementan) menemukan dugaan manipulasi harga dan mutu oleh sejumlah produsen. Temuan itu muncul di tengah surplus padi nasional.
Tim gabungan dari Kementan, Satgas Pangan, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) memulai penyelidikan setelah lonjakan harga dan ketidaksesuaian mutu beras terjadi di sejumlah wilayah. Pemeriksaan awal mengungkap praktik pengemasan ulang hingga pengubahan label.
Hasil investigasi menyebut, lebih dari 200 merek beras terindikasi melanggar ketentuan. Beberapa produsen mencantumkan label premium pada beras curah, atau mengurangi volume isi tanpa pemberitahuan.
“Hasil pemeriksaan investigasi Satgas Pangan bersama Kementerian Pertanian menemukan kejanggalan. Ada yang volumenya dikurangi, ada yang kualitasnya diturunkan. Harusnya beras curah, tapi ditulis premium,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat ditemui usai rapat dengan Komisi IV DPR RI, Senin (7/7/25).
Hasil uji lab
Berdasarkan data uji laboratorium, dari 136 sampel beras premium, sebanyak 85,56 persen tidak sesuai mutu. Sementara 59,78 persen dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan 21,66 persen memiliki berat yang tak sesuai kemasan.
Pengujian pada kategori beras medium juga menunjukkan 88,24 persen produk tak sesuai standar mutu, 95,12 persen melebihi HET, dan 9,38 persen kekurangan isi. Total 212 merek kini diperiksa pihak berwenang.
Kementan, kata Mentan Amran, telah menyerahkan temuan awal kepada Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk ditindaklanjuti. Pemeriksaan masih berlangsung hingga kini.
“Kami sudah serahkan kepada kepolisian. Pak Kapolri langsung dan Jaksa Agung. Saat ini pemeriksaan masih berjalan,” lanjut Mentan Amran, seperti dikutip Beritaprioritas dari CNBCIndonesia.
Produsen dimintai keterangan
Secara bertahap, aparat telah memanggil sepuluh produsen untuk dimintai keterangan. Proses ini menyasar produsen skala besar dan menengah yang diduga menaikkan harga secara tidak sah.
“Kalau kami sudah terima laporan, ada 10 merek yang dipanggil. Kami cross-check langsung,” ungkapnya lagi.
Mentan Amran menilai, praktik manipulasi ini bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Ia memperkirakan potensi kerugian negara akibat praktik kecurangan itu mendekati Rp100 triliun.
“Ini merugikan konsumen. Bayangkan kalau Rp99 triliun, hampir Rp100 triliun. Kalau lima tahun, bisa Rp500 triliun,” tegasnya.
Investigasi berlangsung di tengah lonjakan produksi padi nasional yang kini menyentuh 4,2 juta ton—angka tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Anomali ini menguatkan dugaan adanya pola sistemik pada rantai distribusi dan harga beras. (P-Khalied Malvino)
