Atasi tantangan penyelenggaraan ‘event’ di Indonesia, Kemenpar akan menggelar Seabef dan WITF

PRIORITAS, 7/10/25 (Jakarta): Permasalahan terkait modal dan perizinan dari pihak-pihak terkait, menjadi tantangan dalam industri penyelenggaraan event di Indonesia.

Guna mengatasi masalah tersebut, Kemenpar akan menggelar rangkaian acara bertajuk Southeast Asia Business Events Forum (Seabef) dan Wonderful Indonesia Tourism Fair (WITF) 2025, yang diselenggarakan di Nusantara International Convention Exhibition atau NICE di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang, Banten.

Read Also

Warga meminta Prabowo untuk kembalikan empat pulau yang masuk Sumut ke Aceh

16 Jun 2025

Hal itu diungkapkan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/10/25), dilansir Beritaprioritas dari Antara pada Selasa (7/10/25).

Menteri menyebutkan, Seabef akan berlangsung pada tanggal 10-11 Oktober 2025, sementara WITF 2025 akan diselenggarakan pada tanggal 9-12 Oktober 2025.

Dikatakannya, Seabef dihadirkan sebagai ruang dialog dan kolaborasi memperkuat ekosistem pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan, dan WITF 2025 sebagai ajang mempromosikan potensi pariwisata di Indonesia kepada dunia.

Read Also

Perancis curiga ada sabotase hingga terjadi pemadaman listrik dua kali

26 May 2025

Kolaborasi

Menpar memaparkan, tantangan-tantangan terkait modal perizinan tersebut menjadi kendala pengembangan industri event. “Kami percaya melalui dialog terbuka dan kolaborasi antarpelaku industri, akademisi, dan regulator kita dapat menemukan solusi yang tepat dan berkelanjutan,” ujar Widiyanti.

Menpar menyampaikan, pelaku industri kerap kali mengalami keterbatasan modal dan biaya awal yang cukup tinggi. Sedangkan untuk menyelenggarakan sebuah event, banyak biaya yang diperlukan dan perlu menggaet investor untuk menanamkan modalnya.

Selain itu, banyak pemangku kepentingan yang terlibat membuat proses perizinan menjadi kompleks dan membutuhkan waktu yang panjang.

Hal itu juga dipengaruhi oleh belum terukurnya limbah serta jejak karbon yang dihasilkan selama event berlangsung secara komprehensif, sehingga komitmen terhadap keberlanjutan sangat penting untuk diperkuat. “Aspek aksesbilitas juga kadangkala masih terabaikan,” tambahnya.

Ia juga menyebutkan, permasalahan berikutnya yakni ekosistem dalam industri event yaitu adanya kesenjangan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang ada di berbagai daerah.

Menteri menyayangkan situasi ini masih terjadi di Indonesia, karena Kementerian Pariwisata meyakini bahwa event dapat jadi salah satu mesin penggerak utama perekonomian nasional.

Disampaikannya, industri ini juga dinilai dapat menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan UMKM, menggerakkan ekonomi daerah serta memperkuat citra dan daya saing Wonderful Indonesia di kancah dunia.

Singapura nomor satu

Ditemui secara terpisah, Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan Kemenpar, Vinsensius Jemadu, mengungkapkan salah satu cara untuk menaikkan peringkat Indonesia di sektor MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions).

Ia mengatakan, menurut data International Congress and Conventions Association (ICCA),  saat ini Indonesia menduduki peringkat ke-37 dunia dan peringkat ke-10 di kawasan Asia Pasifik. Untuk menaikkan peringkat, Indonesia perlu membangun infrastruktur dalam sektor pariwisata menjadi lebih matang.

“(Di ASEAN), nomor satu dalam industri MICE itu masih Singapura karena infrastruktur dia memang sudah mapan. Saya pernah hadir di suatu kongres konvensi MICE di dunia, jadi betapa pentingnya itu kita menggerakkan semua elemen bangsa ini untuk bisa mendukung,” kata dia.

“Pembangunan infrastruktur juga dapat melibatkan perguruan tinggi dalam mengembangkan riset-riset yang mengikuti tren MICE dan pariwisata di dunia,” ujar pejabat senior di lingkungan Kemenpar itu. (P-ht)