Agar tidak bocor, BI diharapkan buat pembayaran pajak pakai sistem QRIS

PRIORITAS, 1/11/25 (Jakarta): Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo diharapkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membuat sistem khusus yang menyambungkan sistem pembayaran pajak di daerah dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) atau Bapenda. Demikian informasi yang diterima Beritaprioritas.com, Sabtu (1/11/25).

Hal tersebut disampaikan Mendagri ke Perry dalam acara peluncuran program peningkatan Kapasitas serta Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Katalis P2DD).yang gelar hari ini Jumat (31/10/25).

Read Also

Rosan Roeslani: Realisasi investasi semester I, capai Rp829 triliun

03 Sep 2024

“Nah saya lihat dengan program yang di-launching tadi Katalis P2DD ini saya jujur aja mohon bapak pikirkan seperti mirip QRIS yaitu ada sistem digitalisasi untuk pungut potensi PAD yang selama ini tidak terpungutkan atau bocor,” ungkap Tito seperti dilansir dari CNBC Indonesia.

Dikatakan Tito, sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah yang seragam seperti QRIS ini, sangat penting untuk mencegah kebocoran setoran penerimaan asli daerah (PAD) yang selama ini sebetulnya telah dibayarkan masyarakat, seperti yang kerap terjadi saat pembayaran pajak konsumsi di hotel dan restoran.

“Saya sampaikan contohnya restoran hotel itu masyarakat yang datang coba lihat bill nya sudah bayar, artinya hotel, restoran, dan lain-lain yang melayani masyarakat mereka sudah jadi collector pajak sebetulnya atau retribusi,” katanya.

Read Also

Jelas !!! Prabowo bertekad lanjutkan dan selesaikan IKN

12 Aug 2024

“Masalahnya barang ini sudah dikumpulkan, di-collect, sampai gak di Dispenda? dan saya yakin tidak, mungkin hanya berapa persen sampai. Makanya gimana caranya bisa sampai” harapnya.

Sudah ada

Lebih lanjut menurut Tito, sebetulnya sudah ada Pemda yang memiliki sistem pembayaran PAD yang terkoneksi dengan pihak pemungut, seperti hotel dan restoran. Namun, sistem ini belum satu bahasa antar Pemda lainnya dan pemerintah pusat sebagaimana QRIS. Makanya, dia berharap BI bisa berkontribusi menciptakan sistem pembayaran PAD yang lebih cepat, mudah, dan efisien.

“Bagaimana menasionalisasi sistem digital supaya tidak terjadi sektoral, island-island, seperti yang dilakukan terobosan BI yaitu QRIS karya besar Bank Indonesia, dan itu di bawah kepemimpinan Pak Perry. Dulu banyak orang underestimated, sekarang dipuji dunia, Master-Visa dan lain-lain kan ketakutkan semua gara-gara QRIS,” urainya.

Jika nantinya BI bisa menghadirkan sistem transaksi PAD yang satu bahasa dan saling terkoneksi itu, ia memastikan akan mendorong seluruh Pemda untuk segera memanfaatkan dan menghubungkan sistem pembayaran maupun penerimaan PAD nya ke depan.

“Kami siap untuk connect sistem ini dan dorong semua Pemda ikut sistemnya BI, sehingga ini akan win-win, BI juga ada untungnya mungkin, daerah juga ada untungnya, rakyat juga diuntungkan karena pemerintah daerahnya ada duit gak perlu narik baru-baru lagi, yang aneh-aneh, yang buat masyarakat sulit, dan selama ini yang masyarakat sudah bayar betul-betul masuk kas daerahnya,” harapnya.

Lewat sistem itu, Tito meyakini, ke depan Pemda tak lagi perlu memungut tarif pajak daerah baru bila PAD nya mengalami tekanan. Selain itu, kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) yang sangat tinggi hingga membuat demonstrasi besar-besaran seperti beberapa waktu lalu tak lagi perlu terjadi.

“PAD kan hasilnya dari pajak dan retribusi, nah kalau nanti PAD kurang, kemudian dinaikkan misal PBB, terdampak ke masyarakat kecil, dilawan pasti, seperti kejadian-kejadian lalu. Nah di antaranya yang perlu digitalisasi,” ucapnya. (P-*r/am)