Muhammad Mardiono (ketiga dari kanan) terpilih sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030, Sabtu (27/9/25) di Jakarta. (Ist.) PRIORITAS, 28/9/25 (Jakarta): Diwarnai kericuhan yang menimbulkan korban cedera. Muhammad Mardiono yang sebelumnya merupakan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), akhirnya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum definitif periode 2025-2030 dalam Muktamar ke-10 di kawasan Ancol Jakarta, Sabtu (27/9/25).
Disampaikan Mardiono, keputusan aklamasi diambil untuk menyelamatkan jalannya Muktamar yang dinilai sudah berada dalam situasi darurat. Ia menyebut sejumlah kader mengalami luka di bagian kepala dan bibir akibat kericuhan yang terjadi dan sudah dilarikan ke rumah sakit.
“Ini nanti akan kita lanjutkan dengan proses hukum. Dalam demokrasi tidak boleh diciderai oleh hal-hal yang tidak konstitusional,,” kata Mardiono di Jakarta, Sabtu, seperti dilansir dari Antara.
Mardiono menegaskan, keputusan Pimpinan Sidang dan Ketua Panitia Pelaksana mempercepat proses pemilihan dibenarkan oleh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Dikabarkan, dari total peserta, sekitar 80 persen menyatakan setuju agar Muktamar ke-10 mengambil langkah cepat dengan memilih ketua umum secara aklamasi. Pimpinan sidang Amir Uskara menyampaikan palu diketuk setelah seluruh peserta muktamar sepakat memilih Mardiono.
Terimakasih dan minta maaf
Seusai diumumkan sebagai Ketua Umum, Mardiono menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh kader yang hadir dan mendukung jalannya muktamar.
“Di belakang saya ada para Ketua DPW, Ketua Cabang, Sekretaris Cabang, dan para muktamirin. Sekitar 80 persen menyetujui langkah cepat agar tidak terjadi keributan berkepanjangan,” ujar Mardiono.
Ia mengakui adanya insiden saat muktamar berlangsung, namun menyebut hal itu sebagai pemicu kesepakatan untuk mempercepat proses pemilihan.
“Saya berterima kasih kepada para Ketua Wilayah, pengurus harian, serta panitia SC yang telah menyelenggarakan muktamar dengan baik. Meski sempat dicederai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, muktamar tetap berjalan sesuai aturan,” tegasnya, dikutip dari tribunnews.
Mardiono juga meminta maaf di hadapan para kader peserta Muktamar X. Hal itu dikatakan Mardiono karena PPP gagal masuk ke parlemen pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Diketahui, PPP gagal lolos ke DPR RI dalam Pemilu Legislatif 2024 karena tidak memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Partau berlambang ka’bah itu hanya meraih 3,87 persen suara sah nasional atau sekitar 5.878.777 suara, sehingga kehilangan seluruh kursi di Senayan.
Mardiono mengatakan bahwa hasil Pemilu 2024 adalah pukulan berat bagi PPP. Sebab, dalam Pemilu 2024, PPP tidak melampaui ambang batas parlemen.
“Hilangnya kursi PPP di parlemen bukan hanya kerugian bagi partai tetapi juga bagi umat Islam dan rakyat Indonesia yang selama ini menaruh harapan kepada PPP. Kita kehilangan seluruh format untuk ikut menentukan arah kebijakan nasional secara langsung di Senayan,” sambung Mardiono yang menjabat Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto pada bidang Ketahanan Pangan dalam Kabinet Merah Putih.
Ia juga pernah dipercaya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di era Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi). (P-ht)
Related posts
Terdaftar di Dewan Pers
Trending Minggu Ini
No Comments