PRIORITAS, 29/8/25 (Jakarta): Sebuah poster bertuliskan “RIP Indonesia’s Democracy” dengan lambang Garuda hitam serta latar Gedung DPR/MPR tersebar luas di Instagram. Poster itu berubah jadi simbol kekecewaan publik kerusuhan demo 28–29 Agustus 2025, memicu perdebatan apakah insiden ini pertanda surutnya ruang kebebasan sipil.
Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI pada 28–29 Agustus diprakarsai Partai Buruh serta KSPI, berlangsung serentak di puluhan provinsi. Massa menuntut penghapusan outsourcing, kenaikan upah minimum, penghentian PHK, reformasi pajak ketenagakerjaan, pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law, serta RUU Perampasan Aset.
Aksi awal berlangsung damai, lalu memanas menjelang siang. Pendemo membakar ban, menyalakan petasan serta melempar botol dan benda keras ke arah gedung serta aparat; beberapa pihak memanjat pagar, merusak CCTV, bahkan memasuki tol. Polisi menembakkan gas air mata serta water cannon untuk membubarkan massa.
Puncak tragedi muncul saat seorang driver ojol, Affan Kurniawan, tewas dilindas mobil taktis Brimob. Insiden itu memicu gelombang kemarahan publik serta tuntutan atas akuntabilitas aparat. Kasus ini jadi pemicu utama gelombang aksi lanjutan.
Keesokan harinya mahasiswa serta kelompok ojol kembali turun ke jalan menuntut penanganan hukum transparan atas kematian Affan, tidak cukup sekadar pernyataan resmi. Aksi ini menegaskan keresahan rakyat soal penegakan hukum serta perlindungan hak sipil.
Opini
Apakah semua ini indikasi kembalinya era Orde Baru? Beberapa pola mengingatkan masa itu: dominasi aparat saat meredam protes serta munculnya unsur penyusup yang memicu anarkis. Namun konteks kini berbeda; masyarakat bereaksi cepat lewat media digital, menuntut transparansi serta pertanggungjawaban publik, bukan hanya diam menerima narasi resmi.
Jika negara tak menegakkan hukum secara adil serta lembaga sipil terus melemah, ruang bagi praktik otoriter bisa tumbuh kembali dari sendi demi sendi. Sebaliknya, penguatan institusi sipil, investigasi independen atas pelanggaran, serta dialog publik bisa mengubah momentum ini jadi penguatan demokrasi, bukan kemunduran. (P-*r/Zamir Ambia)
