PRIORITAS, 27/8/25 (Minahasa Utara-Sulut): Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pemkab Minut) resmi mengusulkan 572 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kategori R4 dan R5 atau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
“Iya benar, usulan ke Menpan RI saya sudah tanda tangan dan langsung dikirim hari ini juga,” kata Bupati Joune Ganda, Senin (25/8/2025) lalu, dikutip Beritaprioritas Rabu (27/8/25).
Ia menambahkan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Minut dalam menyelesaikan penataan pegawai nonASN sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
“Usulan ini adalah upaya Pemkab Minut untuk mengangkat tenaga nonASN yang memenuhi kriteria menjadi PPPK Paruh Waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tutur Bupati JG kepada awak media.
“Meskipun kemampuan keuangan daerah saat ini terbatas, kita tetap berkomitmen mengupayakan hal ini dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin,” ujar Joune Ganda.
“Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, sesuai dengan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu,” katanya.
Minut-PDFDaftar 572 tenaga PPPK Pemkab Minahasa Utara yang diusulkan ke KemenPAN-RB.
Sudah lama mengabdi
Sementara itu, Kepala BKPSDM Minut Johanes Katuuk menjelaskan, sebanyak 572 tenaga nonASN yang diusulkan merupakan yang sudah lama mengabdi, tapi tidak lulus saat seleksi P3K tahap I dan II tahun 2025 lalu. Saat ini mereka dianggap memenuhi seluruh kriteria sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, dengan usulan ini 572 orang honorer ini bakal mendapatkan NIP, dan jika nantinya resmi menjadi P3K Paruh Waktu ini mereka akan menerima honor sesuai dengan jumlah yang diterima saat masih honor sebelumnya.
“Yang pasti ini kabar baik yang patut kita syukuri dan menjadi salah satu bukti kepedulian dan perhatian serius dari pemerintahan JGKWL terhadap honorer di daerah ini,” tandasnya. (P-Rudy Prantjis)
