PRIORITAS, 14/8/25 (Minahasa Utara, Sulut): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Utara, Rabu(13/8/25) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Dalam kegiatan itu turut hadir Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Sekdaprov, Bupati Minahasa Utara (Minut) Joune Ganda didampingi ketua DPRD Minut Vonny A.Rumimpunu serta Sekda Novly Wowiling, dan Kepala Inspektorat Steven Tuwaidan.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, dalam sambutannya menegaskan pentingnya komitmen kolektif semua pemangku kepentingan untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.
”Pemda dan DPRD adalah aktor utama penyelenggaraan pemerintahan, oleh sebab itu harus menjaga sinergitas dan Kolaborasi yang benar” katanya.
Dia menjelaskan, faktor utama masih terjadinya korupsi di daerah antara lain soal integritas penyelenggara negara yang rendah, kondisi sinergitas dan kolaborasi Pemda dan DPRD yang tidak sehat. Selain itu soal penegakan hukum yang belum mencerminkan kemanfaatan keadilan dan kepastian hukum untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
“Perlu pemahaman bersama, pencegahan korupsi bukan sekadar formalitas, tetapi harus benar-benar diimplementasikan secara konsisten dan menyeluruh di semua lini pemerintahan,” ujar Johanis. Ia lalu menegaskan, area yang paling rawan korupsi adalah sumber daya alam, BUMD, dana desa dan keuangan daerah program pemerintah pusat.
Sementara itu, Bupati Minut Joune Ganda menegaskan tujuan kegiatan Rakor ini antara lain menyatukan Komitmen terkait Pencegahan Korupsi di daerah, di mana hal ini secara simbolis dilakukan penandatanganan komitmen kepala daerah dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
”Untuk komitmen pencegahan korupsi menjadi satu perintah bagi jajaran Pemkab Minut untuk didukung. Penerapannya dilakukan secara ketat, sistematis dan masif oleh Inspektorat. Ini jadi salah satu skala prioritas dalam pemerintahan yang saya pimpin memasuki periode kedua ini,” tukas Bupati Joune Ganda yang juga Sekjen Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).
Sementara itu, Kepala Inspektur Minut Steven Tuwaidan menjelaskan, dalam rakor ini KPK ingin mendengar sejauh mana komitmen dan upaya pemberantasan Korupsi dari masing Kepala Daerah dan DPRD.
Dia menambahkan, terkait Komitmen Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung (JGKWL) dalam pemberantasan korupsi sangat tinggi, di mana segala bentuk program yang menjadi program strategis Pemda itu dikawal mulai dari proses perencanaan pelaksanaan sampai pelaporan.
Kata Tuwaidan, dalam setiap kesempatan, Bupati dan Wakil Bupati senantiasa menyampaikan untuk memperkuat kapabilitas APIP dan Komitmen Kepala OPD agar menjalankan tugasnya dengan baik, artinya taat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan regulasi agar supaya tdk terjerat dengan masalah hukum.
”Salah satu indikator dan fakta komitmen JGKWL cegah korupsi di Minut adalah capaian MCSP KPK Tahun 2024 dimana Di Sulawesi Utara untuk Kabupaten Minahasa Utara mendapat peringkat pertama, arahan dan perintah pimpinan agar prestasi itu tetap dipertahankan pada tahun 2025 ini,” tandas Steven Tuwaidan. (P-Rudy Prantjis)
