PRIROITAS, 13/8/25 (Jakarta): Pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid tentang tanah telantar memicu kegaduhan publik. Ungkapan itu memancing kekhawatiran jika negara akan mengambil alih tanah warga.
Gelombang reaksi membuat Nusron meminta maaf terbuka di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (12/8/25). Ia kembali menegaskan, kebijakan negara mengatur tanah telantar yakni bukan untuk menguasai lahan masyarakat.
“Saya atas nama Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada publik, kepada netizen atas pernyataan saya beberapa waktu yang lalu (terkait kepemilikan tanah) yang viral dan menimbulkan polemik di masyarakat dan memicu kesalahpahaman,” kata Nusron.
Ia menyebut tujuan utama pernyataannya adalah meluruskan pemahaman publik soal aturan pertanahan. Nusron menegaskan, negara memiliki mandat untuk mengatur tanah telantar, bukan mengambil alih tanah warga secara sepihak.
“Dengan ketulusan dan kerendahan hati, izinkanlah saya menegaskan bahwa maksud utama saya adalah menjelaskan kebijakan pertanahan khususnya terkait tanah telantar yang sejatinya ingin saya sampaikan sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya, seperti dikutip Beritaprioritas dari berbagai sumber, Rabu (13/8/25).
Pasal tersebut menyebut bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Aturan ini dipertegas dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2 ayat (1).
“Kami menyadari dan mengakui bahwa pernyataan (terkait kepemilikan tanah) tersebut tidak tepat, tidak sepantasnya, dan tidak selayaknya disampaikan. Apalagi oleh seorang pejabat publik, karena dapat menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat,” kata Nusron.
Ia berharap penjelasan ini membuat publik memahami kebijakan tanah dengan benar. Nusron berkomitmen untuk lebih berhati-hati dalam memilih kata agar kebijakan tersampaikan dengan jelas.
“Kami berkomitmen ke depan akan lebih hati-hati dalam memilih kata agar pesan kebijakan pemerintah tersampaikan dengan baik, dengan jelas, dan tidak menyinggung pihak manapun. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kami dan semoga publik dan rakyat Indonesia menerima permohonan maaf kami,” tutupnya. (P-Khalied M)
