PRIORITAS, 12/8/25 (Jakarta): KPK menggeledah Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Jakarta untuk mencari bukti dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Penyidik memeriksa dokumen desain dan data pengadaan yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai Rp126,3 miliar.
Penggeledahan dilakukan setelah penyidik menemukan keterkaitan langsung Kemenkes dalam penyusunan desain fasilitas rumah sakit tersebut. Dokumen desain itu memuat spesifikasi teknis setiap ruangan dan peralatan medis yang wajib tersedia.
“Hubungannya karena dari dana DAK di Kementerian Kesehatan ini, desain-desainnya itu dari Kementerian Kesehatan. Jadi, biar rumah sakitnya sesuai dengan yang dipersyaratkan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (12/8/25).
Penyidik menelusuri proses pengadaan alat kesehatan yang disuplai Kemenkes untuk proyek itu. Mereka memeriksa kesesuaian antara rencana desain dan barang yang dibeli.
“Misalkan kalau poli gigi ya harus alat-alat untuk kedokteran gigi, poli jantung, dan segala macam. Nah, desain-desain dari ruangan-ruangan itu memang harus sesuai. Nah, itu yang membuat desainnya dari Kementerian Kesehatan,” ujar Asep.
KPK sebelumnya telah menetapkan seorang aparatur sipil negara Kemenkes sebagai tersangka. Penetapan ini menambah daftar lima tersangka yang diumumkan pada Sabtu (9/8/25).
Para tersangka terdiri dari Bupati Kolaka Timur periode 2024–2029 Abdul Azis, penanggung jawab Kemenkes Andi Lukman Hakim, pejabat pembuat komitmen Ageng Dermanto, serta dua pegawai PT Pilar Cerdas Putra, Deddy Karnady dan Arif Rahman.
KPK menyebut Deddy Karnady dan Arif Rahman sebagai pemberi suap, sedangkan Abdul Azis, Andi Lukman Hakim, dan Ageng Dermanto diduga sebagai penerima. Skema ini menunjukkan keterlibatan pejabat daerah, pejabat pusat, dan pihak swasta dalam praktik suap.
Proyek RSUD Kolaka Timur merupakan bagian dari program nasional peningkatan kualitas fasilitas kesehatan. Kemenkes membiayai 12 RSUD dari anggaran pusat dan 20 RSUD lain menggunakan DAK bidang kesehatan. Total anggaran tahun 2025 untuk program itu mencapai Rp4,5 triliun. (P-Khalied M)
