Paloh kritik istilah OTT yang dinilai membingungkan publik

PRIORITAS, 8/8/25 (Makassar): Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengarahkan Fraksi NasDem di Komisi III DPR RI untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna membahas secara tuntas terminologi Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Paloh menyampaikan arahan tersebut seusai membuka Rakernas I Partai NasDem di Hotel Claro, Makassar, Jumat (8/8/25). Menurutnya, istilah OTT perlu kejelasan bersama agar tidak menimbulkan tafsir berbeda di publik.

“Agar terminologi OTT khusus bisa diperjelas oleh kita bersama,” ujar Paloh.

Ia mempertanyakan praktik penegakan hukum yang menyebut suatu peristiwa sebagai OTT meski terjadi di dua lokasi berbeda.

“Yang saya pahami, OTT adalah sebuah peristiwa yang melanggar norma hukum, terjadi di satu tempat antara pemberi maupun penerima. Tapi kalau yang satu melanggar normanya di Sumatera Utara, katakanlah si pemberi, yang menerima di Sulawesi Selatan, ini OTT apa? OTT plus?” kritiknya, seperti dikutip Beritaprioritas dari Metrotvnews.com.

Bikin publik bingung

Paloh menegaskan, istilah hukum yang kurang tepat justru membingungkan masyarakat dan berpotensi mengganggu kinerja pemerintahan. RDP diharapkan memberi kepastian makna OTT sekaligus mendukung penegakan hukum yang lebih terarah.

“Konsistensi sikap partai, penghormatan terhadap seluruh upaya penegakan hukum, itu tidak akan mundur, tidak akan deviasi,” tegas Paloh.

Meski begitu, ia menyayangkan munculnya drama sebelum proses hukum dimulai.

“Yang NasDem sedih, asalnya ada drama dulu, baru penegakan hukum. Sesudah penegakan hukum nanti mengharap amnesti. Itu tidak bagus juga,” ucapnya.

Read Also

Ribka ungkap Megawati menang KLB PDI karena rakyat

27 Jul 2025

Pertanyakan asas praduga tak bersalah

Paloh juga mengingatkan kader agar jangan terburu-buru berkomentar membela diri. Ia mempertanyakan apakah asas praduga tak bersalah masih berlaku di Indonesia.

“Apakah asas praduga tidak bersalah itu sama sekali tidak laku lagi di negeri ini?” tanyanya.

Di akhir, Paloh menegaskan dukungan penuh NasDem terhadap penegakan hukum yang murni dan bijak.

“Tegakkan hukum secara murni, dan NasDem ada di sana. Yang salah adalah salah, prosesnya secara bijak,” pungkas Paloh. (P-Khalied M)