PRIORITAS, 19/7/25 (Jakarta): Komite Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) melalui Koordinatornya, Jeirry Sumampouw menilai, penolakan bulat dari seluruh fraksi DPR terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memerintahkan pemisahan Pemilu nasional dan lokal merupakan bentuk pembangkangan konstitusi dimana berbahaya bagi masa depan demokrasi.
Bagi Koordinator Tepi Indonesia ini, Jeirry Sumampouw penolakan itu bukan sekadar bentuk ketidakpatuhan, tetapi juga berpotensi menyeret DPR ke wilayah tindakan inkonstitusional.
“Putusan MK itu final dan mengikat. Tidak ada lembaga, termasuk DPR, yang berhak menilai atau menolaknya. Sikap ini adalah bentuk arogansi konstitusional,” tandasnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (19/7/25).
Putusan MK final dan mengikat
Dikatakan, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, putusan MK bersifat final dan mengikat. Dengan begitu, DPR tidak punya kewenangan untuk menyatakan putusan tersebut menyalahi konstitusi. Justru, DPR-lah yang dinilai melanggar sumpah jabatan karena menolak melaksanakan amanat konstitusi.
Kemudian, Jeirry juga menyinggung pernyataan beberapa anggota DPR yang berdalih menolak putusan demi menjaga konstitusi. Ia menyebut alasan itu sebagai bentuk penyesatan hukum yang mencederai akal sehat publik dan merusak prinsip checks and balances.
Selanjutnya, Tepi Indonesia menilai penolakan seragam seluruh fraksi DPR menunjukkan adanya kekhawatiran politik terhadap dampak pemisahan Pemilu. DPR dianggap sedang mempertahankan dominasi partai politik atas kontestasi lokal.
“Yang mereka jaga bukan kebenaran konstitusi, tetapi kepentingan kekuasaan partai. Ini bentuk nyata dari politik kartel,” ujar Jeirry.
Bisa lebih fokus
Adapun dengan adanya pemisahan Pemilu, kontestasi lokal bisa lebih fokus, otentik, dan tidak didikte hiruk-pikuk politik nasional. Sistem ini juga dinilai mampu menekan manipulasi dan kecurangan karena teknis Pemilu menjadi lebih sederhana.
Lalu Tepi Indonesia menegaskan, jika DPR tidak setuju dengan substansi putusan MK, masih ada jalan konstitusional yang dapat ditempuh, seperti:
1. Mengusulkan amandemen UUD 1945 melalui MPR,
2. Mengajukan judicial review baru dengan argumen hukum kuat,
3. Melakukan revisi UU yang tetap menghormati putusan MK,
4. Mengajukan mekanisme etik terhadap hakim konstitusi jika ada pelanggaran.
Perlu Dekrit Presiden
Jeirry juga menilai, sikap menolak secara frontal dianggap sebagai bentuk anarki kelembagaan.
Dikatakannya, situasi ini berpotensi menciptakan kebuntuan politik yang membahayakan sistem ketatanegaraan. Jika tidak ada solusi segera, ia menyebut perlu dipertimbangkan jalan konstitusional, seperti Dekrit Presiden untuk menyelamatkan demokrasi dari cengkeraman kepentingan politik praktis.
“Negara hukum tak boleh tunduk pada mayoritas politik. Ia harus berdiri tegak di atas prinsip konstitusi dan supremasi hukum,” demikian Jeirry Sumampouw. (P-*r/Bst/jr)
