PRIORITAS, 6/7/25 (Jakarta): DPR RI mulai menyiapkan tim pengawas untuk mengawal proyek penulisan ulang sejarah nasional yang kini dikerjakan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud).
Langkah ini muncul setelah munculnya perdebatan publik soal narasi sejarah yang dianggap sensitif. DPR mengklaim pembentukan tim ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif.
Tim yang disusun melibatkan dua alat kelengkapan dewan, yaitu Komisi III dan Komisi X. Kedua komisi tersebut bertanggung jawab pada sektor hukum serta pendidikan dan kebudayaan.
Sebelumnya diberitakan, Kemenbud tengah menjalankan program penulisan ulang sejarah Indonesia sebagai bagian dari revitalisasi narasi kebangsaan.
“Setelah konsultasi dengan Ketua DPR dan sesama Pimpinan DPR lainnya, maka DPR akan membentuk, menugaskan tim supervisi penulisan ulang sejarah,” ujar Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, melalui keterangan tertulisnya, Minggu (6/7/25).
Melansir berbagai sumber, Dasco menegaskan pembentukan tim ini bukan untuk mengintervensi isi sejarah, melainkan memastikan proses penulisan berjalan akurat dan transparan.
Langkah ini juga ditujukan agar proyek sejarah yang dijalankan Kemenbud tidak menimbulkan kontroversi lebih lanjut. Tim pengawas dari DPR akan menelaah struktur narasi, sumber sejarah, hingga kerangka kebijakan dalam proses penulisan ulang tersebut.
“Yang terdiri dari Komisi III bidang hukum, dan Komisi X bidang pendidikan dan kebudayaan, untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah,” kata Dasco.
Dasco menyebut, tim akan fokus pada bagian-bagian narasi sejarah yang sebelumnya menuai perdebatan publik. DPR akan melakukan evaluasi berbasis dokumen resmi dan kajian akademik agar tidak terjadi penyimpangan makna historis.
“Akan menjadi perhatian khusus oleh tim ini dalam melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah,” ucap Dasco.
Kemenbud belum respons
Kemenbud belum merespons secara terbuka soal pembentukan tim ini. Namun, publik menantikan kejelasan arah penulisan ulang sejarah yang disebut melibatkan sejarawan dan pakar lintas universitas.
Data dari laman resmi Kemenbud menunjukkan proyek penulisan ulang ini mencakup narasi sejak era pra-kolonial hingga reformasi. Penyusunan dilakukan dengan pendekatan narasi tematik dan lintas disiplin.
DPR menargetkan pengawasan berjalan paralel dengan proses penulisan. Tim diharapkan bisa memberikan umpan balik sebelum naskah sejarah versi baru dirilis ke publik dan masuk dalam sistem pendidikan nasional. (P-Khalied Malvino)
