PRIORITAS, 15/6/25 (Manado): Informasi yang diterima Beritaprioritas, Minggu (15/6/25), menyebutkan, para aktivis yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Manado menyoroti 100 hari kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
Ya, sebagaimana diberitakan oleh KBRN Manado, kinerja 100 hari kerja Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay memimpin Provinsi Sulawesi Utara, mendapat catatan kritis dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Kota Manado.
Mereka menilai, sampai saat ini kedua pimpinan tertinggi di Sulawesi Utara (Sulut) terebut belum menjawab masalah struktural rakyat di “Bumi Nyiur Melambai”.
Sebagaimana dikemukakan Ketua DPC GMNI Kota Manado, Hizkia Rantung, ada empat point penting yang harus dibenahi oleh Gubernur dan Wagub Sulut. “Empat poin catatan kritis GMNI Manado. Pertama, pemerintah harus segera menyusun dan mempublikasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)”, ujarnya.
Geser kegiatan seremonial dan simbolis
Kedua, lanjutnya, kegiatan-kegiatan seremoni maupun simbolis dihilangkan dan digeser ke aktivitas kerakyatan, agar langsung menyentuh ke masyarakat seperti di sektor Pertanian, Perikanan, Pendidikan dan lain lain.
Selajutnya ketiga, buka ruang partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik.
“Lalu, yang terakhir dan perlu dievaluasi terkait tata kelola informasi publik Pemprov Sulut”, ungkap Hizkia Rantung.
Mengapa demikian, karena menurutnya, tata kelola informasi publik Pemprov Sulut harus dievaluasi karena untuk menjawab aspirasi rakyat, tidak langsung ditanggapi Gubernur atau Wakil Gubernur tetapi justru hanya ditanggapi Kadis Kominfo.
“Yang diharapkan publik, Gubernur atau Wakil Gubernur yang seharusnya menjawab aspirasi mereka bukan diwakilkan kepada Kadis Kominfo”, ujarnya dalam nada kecewa.
Bukan milik simbol dan seremoni
Ditegaskannya lagi, Sulawesi Utara bukan milik simbol dan seremoni, tetapi rakyat Pekerja, Petani, Nelayan, Buruh, Mahasiswa dan seluruh Anak Bangsa yang menanti hadirnya Keadilan Sosial secara nyata.
“Sebagaimana Bung Karno pernah mengatakan, “Bangunlah satu dunia dimana semua bangsa hidup dalam Damai dan Persaudaraan, bangunlah pula satu Pemerintahan yang berakar pada rakyatnya”, demikian Hizkia Rantung. (P-*r/Kbrn/fr/se)
