PRIORITAS, 31/5/25 (Yale, Amerika Serikat): Problem ikutan akibat perang tarif, menjadikan sebanyak 32 perusahaan Amerika Serikat (AS) melaporkan kerugian hingga US$34 miliar setara Rp553,99 triliun (asumsi kurs Rp16.294 per US$) secara akumulasi dalam bentuk penjualan yang hilang dan biaya lebih tinggi. Demikian informasi yang diterima Beritaprioritas, Sabtu (31/5/25) ini.
Dilaporkan pula, kerugian itu dinilai akan terus meningkat seiring dengan ketidakpastian yang berkelanjutan terhadap tarif baru AS yang juga menyulitkan keputusan perusahaan-perusahaan besar AS.
Misalnya, perusahaan termasuk Apple, Ford, Porsche, dan Sony telah menarik atau memangkas perkiraan laba mereka, dan perusahaan tersebut mengatakan, sifat kebijakan perdagangan Trump yang tidak menentu telah membuat mustahil untuk memperkirakan biaya secara akurat.
“Anda dapat melipatgandakan atau melipat-tigakan penghitungan Anda dan kami tetap akan mengatakan … besarnya pasti jauh lebih besar daripada yang disadari kebanyakan orang,” kata Jeffrey Sonnenfeld, profesor di Sekolah Manajemen Yale, dilansir Reuters, dikutip Jumat (30/5/25) waktu setempat.
Bahkan lebih buruk lagi, Sonnenfeld menilai dampak dari perang tarif tersebut berpotensi melemahnya pengeluaran dari sisi konsumen dan bisnis hingga ekspektasi inflasi yang lebih tinggi.
Dalam kondisi seperti ini, para ahli strategi menilai, perusahaan akan berupaya memperkuat rantai pasokan, memindahkan produksi ke negara yang lebih menguntungkan, dan memprioritaskan pasar baru dimana pada akhirnya juga akan menaikkan biaya.
Memangkas defisit perdagangan AS?
Sebaliknya, Presiden AS Donald Trump menilai tarif baru yang ditetapkan tersebut akan memangkas defisit perdagangan AS dan mendorong perusahaan untuk memindahkan operasi ke AS. Tarif juga akan memaksa negara-negara termasuk Meksiko untuk menghentikan aliran imigran ilegal dan Narkoba ke Negeri Paman Sam tersebut.
“Pemerintah secara konsisten menyatakan bahwa Amerika Serikat … memiliki pengaruh untuk membuat mitra dagang kita pada akhirnya menanggung biaya tarif,” demikian juru bicara Gedung Putih, Kush Desai. (P-*r/me)
