Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (kiri) bersama Direktur Korsup Wilayah II KPK Bahtiar Ujang Purnama di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (19/5/25). (Antara)
PRIORITAS, 19/5/25 (Jakarta): Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendatangi kantor KPK untuk mendiskusikan rencana realokasi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Ada lima triliun rupiah lebih realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu mengubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah,” ujar Dedi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (19/5/25).
Ia mengungkapkan bahwa beberapa anggaran akan dialihkan, salah satunya di sektor pendidikan, di mana dana sebesar Rp700 miliar yang semula dialokasikan untuk belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK) akan dipindahkan ke pembangunan ruang kelas baru.Â
Selain itu, anggaran perjalanan dinas juga akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur jalan, sehingga total realokasi meningkat dari Rp700 miliar menjadi Rp2,4 triliun.
Biay penerangan listrik bagi masyarakat
Terakhir, ia menyampaikan, anggaran untuk kegiatan sosialisasi pemerintah sebesar sembilan miliar rupiah akan dialihkan untuk membiayai penerangan listrik bagi masyarakat.
“Kami mendapat arahan seluruh kebijakan itu nanti harus terkawal menjadi output, outcome, dan benefit kepentingan masyarakat,” ujarnya menjelaskan arahan KPK dalam pertemuan tersebut.
Ia juga menjelaskan, Pemprov Jabar mendapatkan berbagai upaya strategis untuk menyinergikan berbagai kebijakan realokasi tersebut untuk peningkatan sumber daya manusia, kenyamanan layanan pemerintah, dan peningkatan kualitas kesehatan warga.
“Dengan demikian, Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi, indeks kesejahteraan, dan indeks pendidikan masyarakatnya,” harapnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Korsup Wilayah II KPK Bahtiar Ujang Purnama mengonfirmasikan agenda kedatangan Dedi Mulyadi ke Gedung Merah Putih KPK pada Senin (19/5/25).
“Beliau meminta kepada kami dari KPK untuk memastikan bahwa langkah strategis beliau ini yang pertama memang tidak menyalahi aturan, kemudian pelaksanaannya itu harus ada yang mengawasi,” tutur Bahtiar. (P-*r/Zamir A)
