PRIORITAS, 6/5/25 (Lisbon): Pemerintah Portugal dituding mengadopsi cara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, karena berencana untuk mengusir sekitar 18.000 orang asing yang tinggal di negara itu tanpa izin.
“Para pejabat akan mulai minggu depan dengan meminta sekitar 4.500 orang asing untuk meninggalkan negara itu secara sukarela dalam waktu 20 hari”, kata Menteri Kepresidenan, António Leitão Amaro, seperti dikutip Beritaprioritas.com dari CBC News, hari Selasa (6/5/25).
Menurut dia, pemerintah berhaluan kanan-tengah akan mengeluarkan sekitar 18.000 pemberitahuan kepada orang-orang yang berada di Portugal secara ilegal, untuk meninggalkan negara itu.
Perdana Menteri Portugal, Luis Montenegro membantah kritik oposisi yang melebel kampanyenya sebagai “Trumpisasi”, meniru cara-cara tindakan keras Presiden AS Donald Trump mengusir semua warga asing, meski sudah memiliki surat legal untuk tinggal sementara.
“Ini bukan tentang pemindahan paksa seseorang. Ini tentang memberi tahu orang tersebut, dan orang tersebut dapat mengajukan banding. Jika mereka tidak dapat memenuhi persyaratan, mereka harus pergi,” kata Montenegro.
Naik tiga kali lipat
Jumlah imigran di Portugal saat ini memang naik sekitar tiga kali lipat dari satu dekade lalu. Tercatat ada sekitar 1,5 juta migran tinggal di Portugal.
Sebagian besar imigran secara tradisional berasal dari negara-negara berbahasa Portugis, seperti Brasil, Tanjung Verde, dan Angola
Situs web berita Portugal Resident, menyebutkan para imigran akan mulai menerima gelombang pertama pemberitahuan hari ini.
Mengutip laporan, situs tersebut menambahkan, jika para imigran tidak mematuhi, mereka akan dikenakan proses pengusiran.
Pada hari Senin, situs web berita The Portugal News melaporkan bahwa Badan Integrasi, Migrasi, dan Suaka (AIMA) telah memulai proses tersebut.
Perdana Menteri Luis Montenegro membantah proses pengusiran tersebut dipercepat karena ada pemilihan umum 18 Mei mendatang.
Ia hanya mengatakan, hal itu adalah bagian dari proses yang dimulai pada bulan Juni tahun lalu.
Partai anti Imigran
Portugal, yang berpenduduk sekitar 10,6 juta orang, telah memiliki serangkaian pemerintahan minoritas dalam beberapa tahun terakhir.
Ini disebabkan pesaing tradisional untuk kekuasaan, Partai Sosial Demokrat berhaluan kanan-tengah dan Sosialis berhaluan kiri-tengah, kehilangan suara terhadap partai-partai kecil yang sedang berkembang.
Salah satu partai tersebut adalah Chega. Partai ini menganut sikap anti-imigran, dengan penekanan khusus pada pengurangan imigran ilegal dan penguatan keamanan perbatasan.
Pemerintahan sayap kanan-tengah Portugal telah memperketat sejumlah peraturan imigrasi tahun lalu, yang mencerminkan upaya di tempat lain di Eropa untuk menangkis kebangkitan kelompok sayap kanan.
Lonjakan jumlah pekerja nomaden digital telah berkontribusi terhadap meningkatnya reaksi keras terhadap imigran, karena kenaikan biaya perumahan dan biaya hidup. Harga rumah di Lisbon, ibu kota negara itu, naik 30 persen selama lima tahun terakhir.
Kelompok ekstrem kanan seperti Ergue-Te (Bangkit), Habeas Corpus dan Grupo 1143 telah menyerukan unjuk rasa, untuk memprotes meningkatnya jumlah imigran. (P-Jeffry W)
