PRIORITAS, 24/4/25 (Tangerang): Kepedulian masyarakat sekitar adalah kunci menekan kasus kekerasan kepada anak dan perempuan. Demikian disampaikan Wakil Wali Kota (Wawali) Tangerang Maryono Hasan.
“Jangan pernah merasa sendirian. Laporkan kejadian kekerasan, bantu mendamaikan atau informasikan kepada pihak berwenang,” ungkap Wakil Wali Kota Maryono di Tangerang, Kamis (24/4/25).
Dirinya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih aktif dan peduli terhadap pencegahan kekerasan kepada perempuan dan anak. Sebab, peran serta masyarakat dalam mencegah kekerasan sangatlah penting.
“Kita tidak bisa bekerja sendirian. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan semua elemen terkait adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak,” ujarnya.
Dia pun mengingatkan kekerasan yang sering kali terjadi disebabkan oleh kelalaian atau ketidakpedulian lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penting untuk setiap individu merasa bertanggung jawab untuk saling menjaga.
Sementara itu, Dinas P3AP2KB Kota Tangerang menghadirkan berbagai layanan penanganan kekerasan secara cepat dan efektif, yang dapat diakses oleh masyarakat melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
Belum lagi dengan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). “Semua gratis dan melibatkan peran aktif masyarakat, termasuk melalui Satgas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang ada di setiap desa dan kelurahan,” jelasnya.
Selanjutnya dia mengajak masyarakat untuk tidak ragu dalam bertindak jika mengetahui atau menyaksikan kasus kekerasan di sekitar mereka.
“Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama,” katanya.
Diharapkan upaya pemkot ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian seluruh lapisan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi perempuan dan anak.
“Kita ingin memastikan bahwa tidak ada satu pun anak atau perempuan yang merasa sendiri atau terabaikan ketika mengalami kekerasan atau diskriminasi. Semua pihak harus bergerak bersama mulai dari rumah, sekolah, tempat ibadah, hingga ke lingkungan RT/RW,” kuncinya. (P-*/Armin M)
