Pemimpin Tertinggi Vietnam, To Lam. (Dok/Ist)
PRIORITAS, 20/3/25 (Naypyidaw): Situasinya berbeda dengan Indonesia dalam hal penghematan. Di sini yang terjadi ialah pemangkasan anggaran. Bukan pemangkasan provinsi atau pegawai.
Tapi di Vietnam lain. Sebagaimana informasi yang diterima Beritaprioritas.com, Kamis (20/3/25), Pemerintah Vietnam berencana memangkas jumlah provinsi hingga 50 persen dan otoritas tingkat komune hingga 70 persen.
Dilaporkan, reformasi administrasi ini bertujuan untuk menghemat anggaran negara, sebagaimana dikutip rri.co.id dari CNA, Rabu (19/3/25).
Pangkas kementerian dan pegawai
Diketahui, sebelumnya pemerintah telah mengurangi jumlah kementerian dan lembaga dari 30 menjadi 22.
Disanping itu, pemerintah juga berencana memangkas satu dari lima pekerjaan di sektor publik dalam lima tahun ke depan.
Seperti dikemukakan Menteri Dalam Negeri, Pham Thi Thanh Tra, penggabungan provinsi dijadwalkan sebelum Agustus tahun ini.
Disebutkan, saat ini Vietnam memiliki 63 provinsi, sekitar 700 unit administratif tingkat distrik, dan lebih dari 10.000 unit administratif tingkat komune.
Penghapusan otoritas tingkat distrik
Dikatakan, sebagai bagian dari reformasi ini, pemerintah juga telah mengumumkan rencana penghapusan otoritas tingkat distrik.
Disebitkan pula, pada tahun 2022, hampir dua juta orang bekerja di sektor publik. Dan tahun ini, pemerintah akan memberhentikan atau menawarkan pensiun dini kepada 100.000 pegawai negeri dan lebih dari 22.000 pekerjaan telah dipangkas.
Disebut Menteri Tra, reformasi ini sebagai “revolusi nyata dalam sistem politik” yang bertujuan meningkatkan efisiensi birokrasi.
Tapi, belum jelas provinsi mana yang akan digabung dan apakah akan ada pemangkasan pegawai tambahan.
Sementara pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam menegaskan, lembaga negara tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi pejabat yang tidak kompeten.
Kendati reformasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas administrasi, ada kekhawatiran perubahan ini dapat menyebabkan kekacauan administratif dalam jangka pendek.
Sejumlah laporan menyebutkan adanya kemacetan di kantor-kantor provinsi akibat prosedur administrasi yang melambat.
Tetapi, pemerintah berupaya memastikan, transisi ini tidak akan mengganggu layanan publik.
Namun di tengah kekhawatiran tersebut, Kementerian Luar Negeri Vietnam membantah, reformasi ini akan berdampak pada investasi dan bisnis.
Dikatakan, pemerintah menargetkan penghematan besar dari pemangkasan administrasi ini. Malah langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi birokrasi dan mempercepat implementasi kebijakan.
Disebutkan, dengan jumlah otoritas yang lebih sedikit, koordinasi antarwilayah diharapkan menjadi lebih mudah, sehingga kebijakan dapat diterapkan dengan lebih efektif.
Sementara itu, para analis memperkirakan reformasi ini akan membawa dampak positif dalam jangka panjang, meskipun dalam jangka pendek ada risiko ketidakstabilan administratif.
Melalui langkah ini, Vietnam berusaha menyeimbangkan efisiensi birokrasi dengan stabilitas pemerintahan. Tujuannya ialah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. (P/Selvijn R)
