PRIORITAS, 10/3/25 (Jakarta): Dalam rapat kerja KPU, Kemendagri, Bawaslu, DKPP dengan Komisi II DPR di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/3/25) ini, Anggota KPU Yulianto Sudrajat mengungkapkan pihaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp392.333.063.805 atau sekitar Rp392 miliar untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU). Ini merupakan dampak dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada). PSU Pilkada 2024 diselenggarakan di 24 daerah.
Sayangnya, demikian Yulianto, hingga saat ini, terdapat dua daerah yang belum memiliki ketersediaan anggaran PSU. Yakni Pilkada di Kabupaten Pasaman dan Pilkada Kabupaten Boven Digoel.
“Jadi prinsipnya total dari 24 kabupaten/kota itu hanya tinggal tersisa dua kabupaten yang belum tersedia anggarannya oleh pemda setempat yaitu Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Boven Digoel,” ungkap Yulianto.
Bersumber daari sisa NPHD
Dikatakannya lagi, ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan PSU di 24 daerah bersumber dari sisa NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah). Jika ada kekurangan NPHD, ujarnya, jajaran KPU di daerah menunggu anggaran dari pemerintah daerah.
“Prinsipnya, KPU terus berkoordinasi penuh, koordinasi secara intensif dengan jajaran pemda setempat dalam rangka untuk mengusulkan anggaran dan sekaligus juga upaya agar tahapan yang sudah kita mulai ini berjalan lancar,” katanya.
Selanjutnya, Yulianto mengatakan, jika pemerintah daerah tidak memiliki anggaran untuk menyelenggarakan PSU, KPU akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kemudian nanti berikutnya seandainya belum tersedia anggaran kan tentu kami akan sampaikan ke pemerintah pusat, terutama ke Kemendagri,” demikian Yulianto.
Seperti diketahui, untuk PSU Pilkada Kabupaten Pasaman, dibutuhkan anggaran sekitar Rp13.431.195.600. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp1.251.555.730 berasal dari sisa NPHD sehingga kekurangan anggaran untuk PSU sebanyak Rp12.179.639.870.
Lalu PSU Pilkada Kabupaten Boven Digoel membutuhkan anggaran sebanyak Rp31.388.307.077. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp1.200.000.000 berasal dari sisa NPHD sehingga kekurangan anggaran untuk PSU sebanyak Rp30.188.307.077. (P-me)
