PRIORITAS, 16/1/25 (Bekasi): Penyegelan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap pagar laut di perairan Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, disambut gembira para nelayan di sana. Sebelumnya, paling tidak 4.200 nelayan dari 39 kelompok di wilayah itu, resah atas adanya pagar laut di wilayah mereka. Mereka mengeluh, sejak adanya pagar laut tersebut, penghasilan tangkapan ikan mereka di laut menyusut drastis.
“Kalau disegel oleh KKP saya sangat gembira sekali untuk para nelayan,” ujar Muhammad Ramlan, seorang nelayan tradisional di Bekasi, hari ini, Kamis (16/1/25), dilansir dari Kompas.com.
Ramlan menilai keberadaan pagar laut yang juga diklaim sebagai alur pelabuhan sangat mengganggu aktivitas nelayan tradisional. Sejak adanya pagar laut, Ramlan bilang, hasil tangkap nelayan tradisional menurun drastis.
Selain itu, keberadaan ribuan batang bambu yang menjadi bahan dasar pembuatan pagar laut juga kerap merusak perahu nelayan. Belakangan ini, sejak ada pagar laut, penghasilan dirasakan menurun, perahu sering menabrak pagar. “Ada teman (perahunya) bocor kena baro (tanggul/pagar laut),” ungkap Ramlan.
Ramlan berharap langkah KKP tidak hanya berhenti pada penyegelan. Ia menginginkan ruang laut di perairan Kampung Paljaya dikembalikan seperti semula. “Kalau bisa diberantas (dihilangkan) pembaroan (tanggul) karena sangat merugikan bagi nelayan-nelayan kecil seperti kami,” imbuh dia.
Diberitakan, KKP menyegel pagar laut di perairan Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi pada Rabu (15/1/2025). Penyegelan tersebut dilakukan karena proyek itu tidak dilengkapi izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP, Sumono Darwinto, menjelaskan, tindakan penyegelan ini merupakan wujud penegakan hukum terhadap kegiatan yang dilakukan tanpa izin. “Iya, sudah kami segel. Alasannya karena tidak ada PKKPRL-nya,” ujar Sumono. Tindakan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa setiap pemanfaatan ruang laut dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Sementara itu, Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan KKP, Halid Yusuf, menyatakan, kementeriannya akan menginvestigasi lebih lanjut mengenai keberadaan pagar laut di Bekasi. “Kami akan pastikan apakah pelaku usaha itu melenceng dari perizinan yang dilakukan atau tidak. Orang yang izin belum tentu juga tidak melanggar,” tegas Halid. (P-ht)
