PRIORITAS, 18/4/24 (Jakarta): Maraknya perundungan atau ketidak-adilan yang dialami perempuan dan anak belakangan ini di tanah air, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menggelar Musyawarah Perempuan Nasional atau Munas Perempuan 2024.
Munas tersebut dianggap bisa menjadi peluang yang baik bagi perempuan dan anak untuk sampaikan aspirasi. Bukan itu saja, kaum disabilitas dan kelompok marginal juga dapat menyampaikan kepentingannya.
“Praktik baik kolaboratif organisasi masyarakat sipil dan pemerintah merupakan modal yang kuat karena pemerintah memiliki keterbukaan, komitmen, rekognisi, dan dukungan untuk mewadahi dan mengakomodasi aspirasi perempuan,” kata Plt Sekretaris KemenPPPA Titi Eko Rahayu dalam keterangan, di Jakarta, Kamis (18/04).
Munas Perempuan 2024 akan segera digelar pada 20 April 2024 di Badung, Bali. Ini merupakan munas kedua yang diadakan KPPPA, setelah sebelumnya telah diselenggarakan tahap pertama yang telah dilakukan secara daring pada 26-27 Maret 2024 baru lalu.
Titi Eko Rahayu menjelaskan Munas Perempuan 2024 bertujuan mewadahi partisipasi yang bermakna dari perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marginal dan merumuskan sembilan agenda.
Kegiatan ini menjangkau 477 desa, 163 kabupaten, dan 35 provinsi yang diwakili oleh 2.195 partisipan yang terdiri dari 86 persen perempuan dan 5 persen adalah penyandang disabilitas.
Selain itu, sebanyak 1.548 peserta mengikuti melalui streaming online, yang disaksikan melalui Zoom di 102 titik kumpul.
“Suara yang dikumpulkan dalam Munas juga berasal dari kewilayahan yang sulit dijangkau seperti kepulauan dan pegunungan terpencil, masyarakat adat dan minoritas. Munas ini juga sebagai upaya bersama agar suara yang disampaikan perempuan tidak hilang dalam setiap forum perencanaan,” kata Titi Eko Rahayu.
Hasil Munas Perempuan tahap awal menghasilkan 171 usulan langsung dan 753 usulan melalui formulir dari sembilan agenda Munas yang telah disepakati.
Seluruh usulan tersebut disusun kembali sebagai masukan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian/Lembaga, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dokumen yang sudah disusun sebagai hasil Munas Perempuan 2024 nantinya akan dikomunikasikan dan diserahkan pada acara puncak di Badung, Bali. (P-ANTARA/hdt)
