PRIORITAS, 18/3/24 (Jakarta): Berbagai kalangan kini menyoroti proses perluasan kepemilikan saham RI di Freeport.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan, pemerintah Indonesia bisa menjadi pemilik saham terbesar perusahaan tambang PT Freeport Indonesia yakni sebesar 61 persen.
Disebut Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (18/3/24), mengatakan, peningkatan perolehan saham tersebut bisa diwujudkan apabila Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara diselesaikan.
Dikatakannya, dalam revisi itu, pemerintah melakukan penyesuaian untuk mewujudkan kepastian investasi yang berkelanjutan.
“Kita sudah rapat terbatas, dan kita akan percepat proses keputusannya. Jadi PP 96 ini kita melakukan penyesuaian-penyesuaian, percepatan-percepatan dalam rangka memberikan kepastian investasi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Mengubah syarat perpanjangan kontrak
Lebih lanjut ia mengatakan, penyesuaian yang dilakukan pemerintah dalam PP 96 untuk mengakuisisi Freeport yakni mengubah syarat perpanjangan kontrak perusahaan guna memaksimalkan keuntungan yang didapat bagi Indonesia.
“Terkait dengan syarat perpanjangan yang di dalamnya adalah paling cepat lima tahun kita ubah. Karena ini terintegrasi dengan smelter. Kedua karena itu lima tahun, kita punya produksi Freeport tahun 2035 itu sudah mulai menurun, sementara kita eksplorasi underground minimal 10 tahun,” ujar Bahlil ditemui usai acara.
Ia menyampaikan, nantinya aturan tersebut tidak hanya diberlakukan spesifik kepada suatu perusahaan saja, namun pihaknya akan menerapkan asas perlakuan sama rata (equal treatment) guna mewujudkan ekosistem investasi yang berkelanjutan di tanah air.
Target realisasi investasi
Adapun sebelumnya pihaknya optimistis dapat memenuhi target realisasi investasi tahun 2024 yang mencapai Rp1.650 triliun.
Terpenuhinya realisasi investasi tersebut, bisa diwujudkan apabila dalam mengupayakan pemenuhan investasi tetap memperhatikan situasi perekonomian dunia yang menjadi tantangan bagi Indonesia.
“Bisa tercapai dengan melihat perkembangan ekonomi global,” katanya.
Adapun untuk realisasi investasi pada tahun 2023, pihaknya berhasil memperoleh sebesar Rp1.418 triliun atau melampaui target yang ditetapkan Presiden Jokowi sebesar Rp1.400 triliun (101,3 persen) dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.823.543 orang.
Secara rinci, capaian realisasi investasi sepanjang Januari-Desember 2023 itu tumbuh 17,5 persen secara tahunan (year on year) dibandingkan capaian tahun 2022 yang mencapai Rp1.207,2 triliun. (P-ANT/SN/jr) — foto ilustrasi istimewa
