
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, disambut mahasiswa dan warga negara Indonesia dalam kunjungan ke Beijing, China, Jumat (18/9/26). Luhut ke China untuk bahas mekanisme pembayaran utang kereta cepat Whoosh. (Courtesy: Antara)PRIORITAS, 19/9/26 (Beijing): Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, melakukan pertemuan strategis dengan Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) China, Zheng Shanjie, di Beijing.
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah mengenai struktur dan mekanisme pembayaran utang kereta cepat Whoosh.
Luhut menegaskan, langkah tindak lanjut secara teknis sangat krusial agar Indonesia tidak mengalami kerugian. Struktur pembayaran ini juga telah dikoordinasikan secara matang di internal pemerintah Indonesia.
“Kita tidak boleh biarkan berlalu begitu saja, yang rugi kita juga. Harus ada yang follow up teknis dan kita bicara bagaimana strukturnya. Presiden Prabowo juga sudah konfirmasi, begitu pula dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara,” ujar Luhut kepada Antara di Beijing, Jumat (18/9/26), sebagaimana dilansir Beritaprioritas.com Sabtu (19/9/26).
Luhut menyatakan rasa optimisnya bahwa proses integrasi pembayaran utang ini akan berjalan lancar berkat hubungan baik yang telah terjalin lama dengan para pejabat tinggi China. Ia mengklaim pihak China sama sekali tidak keberatan dengan mekanisme yang diajukan.
Selain membahas utang, keberhasilan operasional Whoosh yang telah mengubah pola hidup masyarakat turut memicu pembahasan mengenai keberlanjutan proyek hingga ke Surabaya.
Terkait kelanjutan proyek kereta cepat ini, Luhut menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto nantinya perlu menunjuk menteri koordinator terkait untuk mengeksekusinya. “Entah AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), atau siapa, nanti yang melaksanakan harus ada keberlanjutan begitu,” tambahnya.
Diungkapkan, isu finansial Whoosh memang tengah menjadi fokus perhatian pemerintah melalui skema penyelamatan keuangan yang terukur.
Diketahui, mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan restrukturisasi utang menggunakan skema cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun dengan tenor hingga 80 tahun. Beban ini dinilai relatif ringan bagi Kementerian Keuangan.
Di sisi lain, pemerintah berencana mengambil alih 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang selama ini dikuasai konsorsium BUMN via PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Sisa 40 persen saham tetap dipegang konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd.
Saat ini Kementerian Keuangan tengah melakukan due diligence dan evaluasi nilai saham terhadap saham PSBI yang akan dialihkan.
Meskipun terjadi transisi kepemimpinan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Menteri Keuangan yang baru, Suahasil Nazara, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, memastikan bahwa proses pengambilalihan pengelolaan KCIC ke Kemenkeu tetap berjalan sesuai rencana. (P-Ant/ht)