PRIORITAS, 5/2/25 (Jakarta): Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menegaskan kebebasan berpendapat di 100 hari kerja pertama pemerintahan Presiden Prabowo terjaga dengan baik.
“Seratus hari lebih, saya belum melihat pejabat negara mengekang kebebasan sipil. Saya juga belum lihat pejabat negara memenjarakan rakyatnya,” ucap Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI yang diadakan pada Rabu (5/2/25) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pigai menilai, pemerintah memberikan kebebasan penuh kepada rakyat untuk menggunakan haknya dalam berpendapat. Ia menyoroti, dinamika demokrasi berjalan aman dan damai.
Tidak ada pelanggaran prinsip berdemokrasi
Selain itu, Menteri HAM, mengatakan tidak ada pelanggaran prinsip-prinsip berdemokrasi yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Pigai menjelaskan hal tersebut dapat kita lihat dari bagaimana partai oposisi meraih kemenangan di berbagai daerah saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2025.
“Banyak juga oposisi menang di mana-mana. Gerindra malah kalah, kalah banyak. Artinya apa? Ini demokrasi di bangsa ini sudah lebih terbuka dan bebas, semua anak bangsa bertarung,” terang Pigai, dikutip dari Antara.
Penilaian atas capaian 100 hari kerja pertama pemerintahan Presiden Prabowo tersebut disampaikan Menteri HAM pada saat dirinya sendang memaparkan rencana memberikan amnesti terhadap narapidana yang tersandung kasus hukum pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). (P-Aldi S)
