PRIORITAS, 24/8/25 (Jakarta): Gelombang kritik muncul setelah anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Nasdem, Nafa Urbach, membela tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan. Ia menilai uang itu wajar karena anggota DPR RI tak lagi mendapat rumah jabatan.
“Jadi rumah jabatan itu kan sekarang rumah-rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah. Jadi sekarang itu mendapat kompensasi untuk kontrak,” kata Nafa dalam siaran langsung di akun media sosialnya, dikutip Beritaprioritas, Minggu (24/8/25).
Nafa menambahkan, dana Rp 50 juta dapat dipakai anggota DPR dari luar kota untuk menyewa rumah di dekat kantor Senayan. Ia juga mengeluhkan kemacetan saat berangkat dari Bintaro, Tangerang Selatan, menuju Gedung DPR.
“Saya aja yang tinggalnya di Bintaro, macetnya luar biasa,” ujar Nafa.
Pernyataan ini membuat Nafa diserang warganet. Banyak komentar menyebut dirinya bisa menggunakan transportasi umum agar lebih cepat sampai Senayan.
Transportasi umum Bintaro–Senayan
Rute tercepat tersedia dengan KRL Commuter Line dari Stasiun Pondok Ranji atau Jurangmangu. Penumpang turun di Stasiun Palmerah, lalu melanjutkan perjalanan dengan Transjakarta atau ojek daring. Ongkos perjalanan hanya belasan ribu rupiah dengan waktu tempuh sekitar 20 menit.
Alternatif lain adalah MRT dari Stasiun Lebak Bulus. Perjalanan menuju Senayan hanya 35 menit dengan tarif Rp 10.000. Penumpang bisa turun di Stasiun Senayan atau Istora Mandiri sebelum melanjutkan dengan Transjakarta maupun ojek daring.
Perbandingan biaya transportasi umum dengan tunjangan DPR Rp 50 juta memperkuat kritik publik. Warganet menilai besaran uang itu terlalu jauh dari kebutuhan riil perjalanan anggota Dewan.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan tunjangan sudah melalui kajian resmi.
“Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta karena kan kantornya ada di Jakarta,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Kamis (21/8/25).
“Namun, apa pun itu, kami pimpinan DPR akan memperhatikan aspirasi dan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Tolong selalu awasi kinerja dari kami di DPR,” sambung Puan.
Meski begitu, masyarakat tetap menilai tunjangan Rp 50 juta sebagai angka fantastis yang memboroskan anggaran negara. (P-Khalied M)
