Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia hingga Menteri Pertanianm Andi Amran Sulaiman dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara, Selasa (4/2/25) lalu.(CNBCIndonesia.com)
PRIORITAS, 20/2/25 (Jakarta): Rakyat kita terus saja dibodohi. Termasuk di soal pembelian LPG 3 kg yang seharusnya lebih murah, yakni paling mahal cuma Rp16.500 per tabung. Tetapi faktanya dipasarkan jauh di atas harga itu, yakni antara Rp23.000 bshkan ada yang hingga Rp30.000.
Terkait itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membeberkan, harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi 3 kilo gram (kg) seharusnya jauh lebih murah dari harga yang berlaku di pasaran saat ini.
Pertamina ke Agen Rp12.750
Dia mengungkapkan, harga LPG 3 kg yang dibeli masyarakat saat ini sudah mencapai Rp23.000 hingga Rp30.000 per tabung. Padahal, Bahlil menyebutkan harga LPG 3 kg yang disubsidi negara itu seharusnya bisa dibeli oleh masyarakat berhak paling mahal Rp16.500 per tabung.
“Idealnya harga (LPG 3 kg) ini sampai di rakyat tidak boleh lebih dari Rp16.000 (per tabung). Saya kemarin sudah cek, Pertamina menjual itu ke agen itu Rp12.750 dari SPBE. Ke agen itu nambahnya paling tinggi Rp1.500, berarti kan kurang lebih sekitar Rp14.500 sampai Rp15.000. Dari agen ke pangkalan itu juga Rp1.500 berarti Rp16.000 sampai Rp16.500, itulah yang harus diterima oleh rakyat,” paparnya dalam acara “Indonesia Economic Summit” di Jakarta, dikutip Kamis (20/2/25).
Banyak ‘mark up’
Selanjutnya Bahlil mengatakan, dirinya sudah menemukan banyak ‘mark up’ harga LPG di lapangan. Termasuk, dari rantai distribusi pusat hingga pengecer, sehingga harga LPG 3 kg yang dibeli oleh masyarakat menjadi lebih mahal dari harga sebagaimana sudah diperhitungkan oleh pemerintah.
“Tapi apa yang terjadi rakyat kita beli dengan harga, mohon maaf, Rp25.000, Rp23.000, ada yang Rp30.000 (per tabung). Jadi kita ini mengambil hak rakyat, suruh rakyat bayar lebih,” bebernya.
Terkait harga jual LPG 3 kg yang tinggi di masyarakat itu membuat Bahlil terkejut. Oleh karena itu, ia sendiri tidak rela jika komoditas yang sudah disubsidi oleh negara namun masih didapatkan dengan harga mahal oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin.
“Ya saya sebagai mantan orang miskin yang dibesarkan dalam keluarga yang susah tidak rela ini terjadi,” tambahnya.
Apa lagi, dia membeberkan, sejatinya negara telah menggelontorkan alokasi subsidi untuk LPG 3 kg bahkan hingga Rp87 triliun per tahun.
Potensi subsidi tidak tepat sasaran
Namun sayangnya, lanjut Bahlil, ternyata subsidi jumbo yang diberikan oleh pemerintah dan seharusnya diterima oleh masyarakat miskin tersebut tidak tepat sasaran.
Pertama, berdasarkan temuannya di lapangan, dia menemukan LPG 3 kg tidak mencapai berat aslinya. Dia menyebutkan berat LPG subsidi yang didapatkan oleh masyarakat paling banyak hanya 2,7 kg per tabung, dari yang seharusnya tiga kg.
Berdasarkan perhitungannya, Bahlil mengatakan ada potensi subsidi yang seharusnya diterima oleh masyarakat sebesar Rp8,7 triliun per tahun yang tidak tersampaikan.
“Kalau 2,7 (kg) itu berarti 10 persen dari tiga kg. 10 persen dikali Rp87 triliun, (sebanyak) Rp8,7 triliun (per tahun),” jelasnya.
Kedua, dia menemukan ‘mark up’ harga LPG 3 kg per tabung sekitar Rp8.000 per tabung, hal itu dihitung dari selisih harga asli LPG 3 kg dengan harga LPG 3 kg yang saat ini dijual ke masyarakat. Tidak tanggung-tanggung, Bahlil menyebutkan potensi subsidi yang tidak sampai ke masyarakat sebesar Rp17,4 triliun setahun.
“Mark up selisih harga dari Rp17.000 ke Rp25.000, (selisih) Rp8.000. Rp8.000 itu sama dengan 20 persen dari total subsidi. 20 perseb dikali Rp87 triliun, (mark up) Rp17,4 triliun,” katanya.
Ketiga, Bahlil juga menemukan adanya penyalahgunaan LPG 3 kg bersubsidi tersebut yang dioplos ke tabung LPG non subsidi. Dia membeberkan, LPG oplosan tersebut bahkan digunakan oleh industri hingga sektor Horeka (hotel, restoran, kafe) yang seharusnya tidak menggunakan LPG subsidi.
Dikatakan, berdasarkan perhitungannya, potensi penyalahgunaan LPG 3 kg tersebut mencapai Rp4,3 triliun per tahun.
“Kalau itu kita kategorikan lima persen saja (LPG yang dioplos). Lima persen dikali Rp87 triliun, kurang lebih sekitar Rp4,3 triliun (per tahun),” ujarnya.
Banyak yang tidak nyaman
Selanjutnya, sebagai akhir perhitungannya, potensi subsidi negara untuk LPG 3 kg yang tidak tepat sasaran mencapai Rp30,4 triliun per tahun.
“Jadi berapa total subsidi yang tidak tepat sasaran? Dan saya tahu ini pasti banyak yang tidak nyaman karena sudah nyaman 17 tahun. Tapi saya berkomitmen untuk meluruskan ini,” tandasnya.
Bahlil menegaskan, pihaknya akan terus menjamin hak-hak rakyat miskin terjamin didapatkan secara utuh, termasuk hak subsidi melalui LPG.
“Ini yang menjadi jihad politik saya sebagai Menteri ESDM untuk menjamin hak-hak rakyat harus diberikan secara utuh yang apa yang dilakukan oleh negara,” demikian Bahlil Lahadalia. (P-jr)
