PRIORITAS, 5/4/25 (New York): Ternyata, berdasarkan informasi yang diterima Beritaprioritas.com, Sabtu (5/4/25), rumusan kebijakan tarif impor Donald Trump telah membuat para ekonom perdagangan global bingung. Mereka bingung dengan rumusan digunakan Gedung Putih untuk menghitung ketidakseimbangan perdagangan dan mengenakan sanksi tarif impor terhadap hampir semua mitra dagang Amerika Serikat.
Diketahui sebelumnya, dalam konferensi pers di Taman Mawar Gedung Putih pada Rabu (2/4/25) waktu AS, Presiden AS Donald Trump mengungkapkan alasan di balik kebijakan tarif timbal balik atau tarif impor yang diberlakukan terhadap berbagai negara, mulai dari kekuatan ekonomi seperti Tiongkok dan Uni Eropa hingga negara-negara berkembang.
Saat itu Trump menetapkan tarif sebesar 34 persen terhadap barang-barang dari Tiongkok, di atas tarif sebelumnya sebesar 20 persen, sehingga totalnya menjadi 54%. Sementara itu, Uni Eropa dikenakan tarif sebesar 20 persen, Jepang 24 persen, dan India 26 persen.
Sementara itu, mitra dagang lainnya dikenai tarif impor dasar sebesar 10 persen untuk seluruh produk impor ke AS.
berdasarkan ketidakseimbangan perdagangan?
Pihak Gedung Putih menyebut, tarif impor tersebut dihitung berdasarkan ketidakseimbangan perdagangan setiap negara terhadap AS, kemudian dibagi dengan jumlah impor dari negara tersebut, lalu diubah menjadi persentase. Angka tersebut kemudian dibagi dua untuk menentukan tarif akhir yang diberlakukan.
Alasan Pemerintah AS, pendekatan ini dimaksudkan untuk mencegah tarif yang terlalu tinggi dan menunjukkan Trump bersikap adil terhadap mitra dagang global.
Selain itu, tarif impor dasar 10 persen disebut penting untuk menghindari pengalihan produksi ke negara lain guna menghindari tarif, seperti di Vietnam, Kamboja, dan Meksiko.
Pendekatan tersebut keliru
Akan tetapi, para ekonom menilai pendekatan tersebut keliru dan tidak mencerminkan kondisi perdagangan yang sebenarnya. Mantan Menteri Keuangan AS, Larry Summers, menyamakan kebijakan ini dengan kreasionisme dalam biologi atau astrologi dalam astronomi.
Ada pun grafik yang ditampilkan Trump menyebutkan, China mengenakan tarif sebesar 67 persen terhadap produk AS, padahal data Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menunjukkan tarif rata-rata Tiongkok pada 2024 hanya 4,9 persen. Ketidaksesuaian serupa juga terjadi pada Uni Eropa (39 perssen vs 1,7 persen) dan India (52 persen vs 6,2 persen).
Selain itu, Gedung Putih mengeklaim, mereka mempertimbangkan faktor non-tarif seperti regulasi lingkungan, manipulasi mata uang, dan hambatan perdagangan lainnya.
Sementara itu, Paul Krugman, penerima Nobel Ekonomi dan kritikus kebijakan Trump, menyatakan, pendekatan tersebut sangat bermasalah. “Terlalu banyak yang salah dalam metode ini hingga sulit menentukan dari mana harus mulai,” tulisnya di blog pribadinya.
Kemudian Mary Lovely, peneliti senior di Peterson Institute, mengkritik. tidak ada metodologi yang jelas dalam perhitungan tarif impor tersebut. “Ini seperti mendiagnosis kanker lalu memilih pengobatan berdasarkan berat badan dibagi usia. Istilah timbal balik sangat menyesatkan,” ungkapnya.
Sedangkan John Denton, Kepala Kamar Dagang Internasional, menyoroti, negara-negara berkembang seperti Madagaskar, Lesotho, Kamboja, dan Laos menjadi korban utama kebijakan ini, dengan tarif mencapai lebih dari 47 persen.
Namun, beberapa negara seperti Iran, Korea Utara, Kuba, Belarus, dan Venezuela justru tidak terdampak oleh tarif baru karena rendahnya volume perdagangan akibat sanksi dan hambatan lain.
Alasan lain, pihak Gedung Putih menegaskan, tarif impor ini ditujukan untuk menutup defisit perdagangan, merangsang sektor manufaktur domestik, dan meningkatkan pendapatan negara, bukan sebagai langkah awal dalam negosiasi perjanjian dagang baru.
Kendati demikian, pemerintahan Trump menyatakan tetap terbuka untuk bernegosiasi. “Setiap negara kini menghubungi kami. Kami sekarang berada di posisi pengendali. Jika kami meminta bantuan sebelumnya, mereka menolak. Kini mereka akan melakukan apa pun demi kami,” demikian dia terkait kebijakan tarif impor AS. (P-me)
