PRIORITAS, 17/7/25 (Teheran): Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menghadapi tuduhan mencoba melakukan kudeta terhadap Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei.
Lebih dari 30 anggota parlemen telah menyerukan pemecatannya, menandakan perebutan kekuasaan yang semakin dalam yang hanya ditutupi sebentar oleh seruan untuk persatuan pascaperang.
Kelompok garis keras menuduh Pezeshkian yang relatif moderat, telah melampaui wewenangnya dan berencana mengarahkan Republik Islam ke arah normalisasi dengan Israel.
“Pemerintahan Pezeshkian akan mengakhiri Revolusi Islam sebelum masa jabatannya berakhir,” ujar anggota parlemen dan mantan duta besar, Abolfazl Zohrevand, dalam sebuah video yang telah viral, seperti dikutip Beritaprioritas dari Iran International, hari Kamis (17/7/25).
Meskipun retorika tersebut mungkin tampak ekstrem, hal itu mencerminkan kecemasan yang lebih luas di Teheran tentang masa depan teokrasi pasca-Khamenei.
“Mereka percaya bahwa dengan mengakhiri revolusi dan mengakhiri kekuasaan Khamenei, mereka dapat memulai era baru dan bergabung dengan Perjanjian Abraham,” tambahnya.
Ketika ditanya apakah ini merupakan kudeta, Zohrevand menjawab, “Apa lagi yang bisa terjadi kalau bukan kudeta?”
Ada pemaksaan
Presiden Pezeshkian sendiri telah menyinggung pertikaian internal tersebut, dengan menyebut adanya pemaksaan kehendak.
“Kita tidak boleh memaksakan pandangan kita kepada orang lain,” ujarnya kepada staf pada 13 Juli, menurut pernyataan resmi.
Menurut dia, orang-orang yang menentangnya tidak serta merta langsung dimusuhi.
“Mereka yang menentang kita belum tentu musuh kita… Kita tidak boleh memihak orang dalam daripada orang luar melalui pemaksaan”, ujarnya.
Seorang penasihat dekat Ali Khamenei, juga tidak menyetujui meningkatnya tekanan terhadap Pezeshkian.
“(Beberapa) kelompok politisi dan organisasi politik Iran berupaya menantang kompetensi politik Presiden. Langkah yang salah,” ujar Mohammad Mokhber, seperti dikutip media berita Asr-e Iran.
Perpecahan
Beberapa suara reformis sekarang memperingatkan apa yang terjadi bukanlah persatuan pascaperang, tetapi perpecahan yang berbahaya.
“Debu belum mereda setelah ledakan, namun suara polarisasi lebih keras daripada ledakan rudal,” tulis mantan juru bicara pemerintah, Ali Rabiei di Etemad Daily. “Mari kita cegah fragmentasi masyarakat—inilah yang diinginkan para agresor”, katanya.
Ilmuwan nuklir dan mantan anggota parlemen, Ahmad Shirzad, juga menggemakan peringatan tersebut.
Ia menyerukan pendekatan lebih inklusif guna mendamaikan populasi yang sebagian besar teralienasi.
“Kita perlu kembali kepada rakyat dan mengamankan kemitraan mereka dalam pemerintahan. Mereka harus bisa melihat pemerintah sebagai milik mereka sendiri,” tulis Shirzad di harian reformis Arman Melli.
Seruan untuk “rekonsiliasi nasional” kini berfungsi lebih sebagai sinyal peringatan, daripada usulan kebijakan.
Ia menilai perang mungkin telah berakhir, tetapi perhitungan politik baru saja dimulai.
“Pemerintah tidak boleh mengabaikan tuntutan masyarakat,” kata juru bicara Front Reformasi, Javad Emam.
Menurut dia, negara harus membebaskan semua tahanan politik, mengundang partisipasi politik, dan mendeklarasikan amnesti umum untuk memfasilitasi pemulangan ekspatriat Iran. (P-Jeffry W)
