PRIORITAS, 24/3/25 (Jakarta): Tiga kebijakan untuk memperkuat daya saing atau utilitas industri pengolahan kelapa diusulkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Usul tersebut disampaikan mengingat saat ini sektor tersebut sedang menghadapi masalah pasokan bahan baku yang menyebabkan turunnya produktivitas.
Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, di Jakarta, Minggu (23/3/25) dan dikutip Beritaprioritas.com Senin (24/3/25) pagi.
Ia menyebutkan tiga usulan tata kelola tersebut meliputi penerapan pungutan (moratorium) ekspor kelapa bulat, penetapan standar harga bahan baku yang menguntungkan bagi petani dan pengusaha industri, serta pemberian manfaat moratorium yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) ke petani.
Kebijakan moratorium ekspor kelapa bulat
Disampaikan, pihak Kemenperin mengusulkan penerapan kebijakan moratorium ekspor kelapa bulat sebagai solusi jangka pendek, yakni dalam kurun waktu 3 – 6 bulan guna menstabilkan pasokan domestik. Sementara penetapan standar harga bahan baku untuk sektor pengolahan kelapa ditujukan sebagai langkah menormalisasi harga kelapa.
Putu Juli Ardika menyampaikan, untuk pengembalian dana pungutan ekspor yang dikelola BPDP, semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang bisa diberikan dalam beberapa bentuk.
“Pengembaliannya dalam bentuk program peningkatan produktivitas tanaman kelapa, penguatan kegiatan usaha tani, pemberdayaan usaha pengolahan kelapa rakyat, dan pengembangan ekosistem industri pengolahan kelapa terpadu,” kata dia.
Putu mengatakan, Kemenperin mengajak semua pihak terkait untuk bersinergi dalam mengimplementasikan kebijakan yang memberikan manfaat bagi pelaku industri, petani dan tenaga kerja sektor perindustrian.
Kemenperin juga memastikan akan terus berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk menjamin pelaksanaan kebijakan yang cepat, dan efektif demi kemajuan perekonomian. (P-ht)
