PRIORITAS, 17/7/25 (Jakarta): Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi memberlakukan kebijakan tarif impor baru terhadap ekspor dari 14 negara mulai 1 Agustus 2025. Presiden Donald Trump menyebut langkah ini sebagai bagian dari strategi “tarif timbal balik” guna menekan defisit perdagangan AS yang terus membesar.
Seluruh negara ASEAN terdampak langsung oleh kebijakan ini. Pemerintah masing-masing negara berusaha bernegosiasi untuk menurunkan beban tarif, dengan hasil yang bervariasi. Vietnam mencatat keberhasilan diplomatik, sementara negara lain seperti Indonesia, Thailand, dan Myanmar harus menerima tarif tinggi tanpa konsesi penuh.
Perubahan tarif ini menggambarkan peta baru perdagangan kawasan Asia Tenggara dengan Washington. Berikut rincian posisi dan respons tiap negara ASEAN terhadap penyesuaian tarif impor dari AS, seperti dilansir Beritaprioritas dari CNNIndonesia.com, Kamis (17/7/25):
1. Vietnam tekan tarif ekspor
Vietnam mencatat capaian signifikan dengan menurunkan tarif dari 46% menjadi 20% setelah menyetujui skema pengawasan barang transit. Pemerintah Vietnam setuju mengenakan tarif 40% pada barang negara ketiga yang hanya melewati pelabuhannya sebelum masuk pasar AS.
Negara ini menjadi eksportir terbesar di ASEAN ke Amerika, dengan komoditas unggulan seperti elektronik, tekstil, dan hasil laut. Efisiensi produksi dan kesepakatan khusus memperkuat posisi Vietnam dalam lanskap dagang pasca-penyesuaian tarif.
Setelah Vietnam, negara tetangganya Indonesia juga mencoba mengamankan kepentingan dagang—namun hasilnya berbeda.
2. Indonesia andalkan bahan mentah
Indonesia berhasil menurunkan tarif dari 32% ke 19%, tapi belum menyentuh kesepakatan strategis seperti Vietnam. Struktur ekspor Indonesia yang masih bergantung pada bahan mentah menjadikannya rentan dalam skema tarif tinggi AS.
Minyak sawit, kakao, kopi, dan semikonduktor mendominasi ekspor Indonesia ke AS. Meski nilai ekspor naik, minimnya pengolahan nilai tambah membuat produk Indonesia mudah terdampak perubahan tarif mendadak.
Sementara Indonesia menghadapi tekanan dari struktur ekspor, Malaysia mencoba bertahan dengan diversifikasi produk teknologi.
3. Malaysia naikkan tarif ekspor
Malaysia menerima tarif 25%, naik tipis dari 24% sebelumnya. Pemerintah belum memperoleh keringanan khusus meski ekspor teknologi tinggi seperti semikonduktor dan peralatan listrik jadi andalan.
Negara ini mengalami penurunan defisit perdagangan dan mulai mengambil alih pasar teknologi yang ditinggalkan China. Namun, tanpa dukungan kebijakan bilateral, posisinya tetap rawan perubahan regulasi AS.
Kondisi Malaysia mencerminkan tantangan negara dengan orientasi ekspor teknologi. Di sisi lain, Thailand justru fokus membuka pasar bagi produk AS.
4. Thailand ajukan akses pasar
Thailand masih dikenai tarif 36% dan belum berhasil menegosiasikan pengurangan. Sebagai respons, pemerintah mengajukan proposal agar AS membuka akses lebih besar bagi produk agrikultur dan energi asal Thailand.
Ekspor utama Thailand ke AS berupa batu mulia, karet, dan suku cadang komputer. Dengan defisit dagang sebesar US$45,6 miliar, Thailand berada di posisi defisit tertinggi kedua di ASEAN setelah Vietnam.
Berbeda dari Thailand yang agresif membuka akses timbal balik, Filipina memilih mempertahankan stabilitas tarif moderat.
5. Filipina pertahankan daya saing
Filipina menghadapi tarif baru sebesar 20%, naik dari 17%. Namun, nilai ekspor negara ini relatif kecil, sehingga tarif tersebut dianggap masih dalam batas kompetitif.
Elektronik, pakaian, dan mesin menjadi komoditas utama Filipina ke AS. Stabilitas struktur ekspor menjaga daya saing meskipun beban tarif meningkat.
Berbeda dengan Filipina yang menjaga keseimbangan, Kamboja menghadapi tekanan besar di sektor padat karya.
6. Kamboja renegosiasi tarif tinggi
Kamboja berhasil menurunkan tarif dari 49% menjadi 36% melalui dialog awal. Namun, pemerintah masih perlu negosiasi lanjutan agar industri garmen tetap bertahan.
Tekstil, pakaian, dan alas kaki mendominasi ekspor Kamboja. Sekitar satu juta pekerja bergantung pada ekspor ke AS, menjadikan isu tarif sebagai beban sosial nasional.
Seperti Kamboja, Laos juga terdampak tarif tinggi, namun lebih berat karena lonjakan defisit.
7. Laos alami lonjakan defisit
Tarif impor Laos turun menjadi 40%, dari sebelumnya 48%. Meski ada penurunan, beban ekspor tetap tinggi karena defisit perdagangan Laos melonjak 194,4% dalam tiga tahun terakhir.
Komoditas utama Laos berupa furnitur kayu, serat optik, dan komponen elektronik. Ketergantungan pada ekspor dasar membuat struktur dagang Laos sulit pulih cepat.
Myanmar menghadapi situasi serupa, namun dibayangi instabilitas politik dalam negeri.
8. Myanmar lanjutkan proses negosiasi
Myanmar tetap menerima tarif 40% meski telah meminta pengurangan. Pemerintah sementara menyatakan komitmen untuk terus berunding, namun keterbatasan akses diplomatik membatasi ruang gerak mereka.
Ekspor Myanmar ke AS mencakup makanan laut, pakaian, dan produk kulit. Ketidakpastian politik dan ekonomi menambah tekanan terhadap pelaku industri.
Di luar negara-negara besar ASEAN, Brunei juga terdampak karena ketergantungan pada sektor energi.
9. Brunei terdampak tarif energi
Brunei dikenai tarif 25%, naik dari 24%. Produk ekspor utamanya seperti minyak, gas, dan mesin langsung terdampak karena nilai ekspor energi menjadi tulang punggung ekonominya.
Ketergantungan tinggi pada satu sektor membuat kebijakan tarif AS berdampak luas pada neraca dagang Brunei. Pemerintah masih menunggu arah kebijakan perdagangan AS selanjutnya.
Sementara itu, Singapura yang selama ini stabil, kini masuk daftar tarif tinggi.
10. Singapura hadapi lonjakan tarif
Singapura mendapat kenaikan tarif dari 10% menjadi 25%. Kenaikan tajam ini mengejutkan karena selama ini hubungan dagang kedua negara berjalan stabil.
Ekspor teknologi dan layanan digital menjadi andalan Singapura ke AS. Namun, dominasi pada sektor jasa keuangan dan data kini mulai diawasi ketat oleh Washington. (P-Khalied Malvino)
