PRIORITAS, 16/3/25 (New York): Cicit Presiden Soekarno atau Bung Karno, Diah Pikatan Orissa Putri Haprani, berbicara dalam sidang Commission on the Status of Women (CSW) atau sidang Komite Status Perempuan untuk sesi parlemen di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (AS).
Salah satu anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI itu menyinggung peran Raden Ajeng (RA) Kartini. Perempuan yang menggunakan nama singkat Pinka Haprani itu menyoroti masih banyaknya tantangan dalam memperjuangkan kesetaraan gender.
Pinka hadir di sidang CSW ke-69 bersama sejumlah anggota BKSAP DPR RI, termasuk putri Hashim Joyohadikusumo, Rahayu Saraswati, yang dibuka 10 Maret dan akan berakhir pada 21 Maret mendatang. Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu juga menyampaikan pandangannya dalam sidang ini.
Pinka mendapat kesempatan berbicara pada sesi parlemen di Markas Besar PBB, New York, AS, Rabu (12/3/25) waktu setempat, dan beritanya dibagikan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Jenderal DPR RI, seperti dikutip Beritaprioritas.com pada Minggu (16/325).
Disebutkan, sesi sidang tersebut digelar Inter-Parliamentary Union (IPU) dan UN-Women untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
“Merupakan suatu kehormatan untuk berada di sini bersama Anda semua hari ini. Tema pertemuan tahun ini tepat waktu,” kata Pinka Haprani saat berbicara dalam salah satu sesi sidang CSW ke-69 bagi anggota parlemen.
Pinka Haprani pun mengatakan tema yang diambil dalam sidang kali ini sangat relevan. “Tema tersebut juga mengingatkan saya pada tokoh feminis terkemuka di Indonesia bernama Raden Ajeng Kartini,” jelas cicit Bung Karno tersebut yang tak lain adalah putri tertua Puan Maharni dan cucu Megawati Soekarnoputri.
“Pada tahun 1905, Kartini mengatakan bahwa kita tidak dapat kembali ke masa ketika perempuan diperlakukan tidak adil. Kata-katanya sangat relevan dengan dunia kita saat ini,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini yang menjadi anggota DPR RI 2024 dari daerah peimilihan IV Jawa Tengah.
Menurut Pinka sudah lebih dari satu abad sejak Kartini menyuarakan kesetaraan gender, demikian pula sudah 30 tahun berlalu sejak Deklarasi Beijing dan satu dekade sejak Agenda PBB untuk SDGs (Sustainable Development Goals), namun kesetaraan gender tetap menjadi isu yang belum terselesaikan.
“Kesetaraan gender masih menghadapi tantangan berat di dunia dengan struktur patriarki. Maka tindakan afirmatif sangat penting dalam mengatasi hambatan sistematis yang meminggirkan perempuan,” sebut perempuan 26 tahun kelahiran 18 Desember 1998 itu.
Lebih lanjut, Pinka yang merupakan anggota Komisi XI DPR itu menilai anggota parlemen harus memaksimalkan pengawasan legislasi dan fungsi anggaran untuk mempromosikan agenda SDGs ke-5 yakni agenda untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
“Dalam mengatasi kemunduran dan bahaya atau tantangan terhadap isu kesetaraan gender, kami DPR RI ingin menyoroti tiga tindakan transformatif yang diambil oleh Parlemen Indonesia,” ungkap Pinka.
Legislator dari Dapil IV Jawa Tengah tersebut mengungkap tiga hal penting yang dibahas delegasi BKSAP DPR RI pada Sidang CSW ke-69 di New York. Tiga hal itu, kata Pinka, yakni memeriksa peran parlemen dalam memajukan Deklarasi Beijing dan Platform Aksi. “Kemudian memobilisasi untuk melawan reaksi balik dan berkomitmen pada kebijakan dan rencana aksi untuk kesetaraan gender, serta fokus pada pencapaian kesetaraan dalam pengambilan keputusan,” jelasnya.
Sidang CSW ke-69 berlangsung pada 10-21 Maret 2025, baik dari sisi pemerintahan maupun parlemen. Dalam sidang ini, secara keseluruhan, negara-negara sedunia menyoroti 30 tahun perjalanan Beijing Declaration and Platform for Action (BPFA) dan bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap pencapaian SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030.
Sara harapkan komitmen parlemen dunia
Sementara itu, dalam sidang yang sama sehari sebelumnya, anggota BKSAP DPR RI lainnya, Rahayu Saraswati Dhirakanya Joyohadikusumo atau Rahayu Saraswati, menekankan pentingnya peningkatan perempuan untuk mencapai SDGs 2030.
Seperti terpantau melalui unggahan di Instagram dpr_ri, Rahayu Saraswati yang akrab dipanggil Sara, menyerukan peningkatan perhatian terhadap kesetaraan gender dan tujuan pembangunan berkelanjutan melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak pada perempuan.
Ia berharap adanya komitmen yang kuat dari parlemen dunia untuk mendukung keterwakilan perempuan, sehingga suara perempuan bisa lebih didengar, dihargai dan mewakili dalam semua bidang kepemiminan dan pengambilan keputusan.
“Kita ingin mendorong adanya lebih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang berpihak pada perempuan. Kita juga perlu dukungan jelas, baik dari pemerintah maupun parlemen supaya aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan itu betul-betul mewakili suara perempuan yang ada 49 persen dari penduduk Indonesia,” tutur anggota DPR RI dari Partai Gerindra 2019-2024 dan 2024-2029 itu.
Ia menambahkan, dalam sidang itu, banyak sekali yang disampaikan. “Dan kita harus lakukan review terus tentang kuota dan aturan-aturan sistem yang ada, yang mungkin masih menjadi halangan atau tantangan untuk adanya keterwakilan perempuan di semua sektor,” ujarnya. (P-ht)
