Takut tak tahan godaan, Hasto mengaku dua kali tolak tawaran Jokowi jadi menteri

PRIORITAS, 9/12/25 (Jakarta): Lebih memilih kerja untuk partai, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan tak ingin menjadi pejabat Negara meski pernah ditawarkan jadi menteri.

Demikian disampaikan Hasto dalam ‘Seminar Nasional Refleksi Hari Antikorupsi Sedunia’ di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2025) sebagaimana dikutip dari detik.com.. Hasto mulanya menjelaskan pembicaraan dengan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) pada 2014 soal mafia di Tanah Air.

Read Also

Bappenas: Dominasi ‘platform’ digital menjadi tantangan utama media di Indonesia

16 Dec 2024

“Ketika saya masuk ke Tim Transisi pada tahun 2014, saya Deputi Transisi yang membawahi urusan-urusan migas dan APBN. Maka saya sampaikan kepada Presiden terpilih saat itu, ‘Ini kalau mau memberantas korupsi, langkah-langkah skala prioritas utama’,” kata Hasto dalam pemaparannya.

Dikatakan Hasto Jokowi saat itu sudah telanjur menyampaikan adanya mafia illegal logging hingga mafia pangan ke publik. Jokowi kala itu bertanya apakah Tim Transisi tak menemukan fakta mafia tersebut.

“Lalu saya jawab, ‘Mohon maaf, Bapak Presiden terpilih, setelah kami selidiki, ternyata mafia itu hanya ada apabila mendapatkan dukungan kekuasaan’. Di republik ini dan di negara-negara mana pun, tidak mungkin ada mafia selama kekuasaan berpihak pada upaya-upaya pemberantasan korupsi, selama hukum berkeadilan. Itu,” ungkapnya.

Read Also

Menhan dorong penguatan kerja sama pertahanan Indonesia-AS

06 May 2025

Selanjutnya Hasto menilai kepengurusan PDIP untuk mengawal dan melakukan pembenahan internal. Hasto lantas mengungkit alasan tak ingin menjadi pejabat negara lantaran khawatir tak tahan dengan godaan.

“Maka karena saya lihat berbagai persoalan itu, tugas saya adalah untuk mengawal. Karena saya berpikir partai itu soko guru. Kalau partai mampu melakukan suatu pembenahan-pembenahan sistemik, PDI Perjuangan mampu melakukan pembenahan-pembenahan sistemik, maka PDI Perjuangan bisa menjadi kontributor penting di dalam pencegahan korupsi,” ucapnya.

“Maka dari situlah saya berjanji saya nggak mau jadi pejabat negara. Takut nggak tahan godaan,” tambahnya.

Bahkan Hasto juga bercerita sempat ditawari posisi menteri sebanyak dua kali tetapi ditolak. Hasto mengatakan membangun institusi partai politik lebih menjadi prioritas dirinya.

“Maka ditawari menjadi menteri dua kali saya nggak mau, anggota legislatif saya pernah menjadi anggota Dewan, cukup sekali jadi anggota Dewan. Saya tidak mau menjadi pejabat negara karena apa? Membangun institusi partai politik itu juga bagian dari dedikasi bangsa dan negara. Itu pilihan saya,” katanya. (P-*r/am)