PRIORITAS, 29/3/25 (Jakarta): Ancaman berupa gelaran ‘Operasi Yustisi‘ terhadap pendatang baru Jakarta setiap usai Lebaran, ternyata tak akan diberlakukan kali ini. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno pun mempersilakan masyarakat luar daerah jika mau datang ke Jakarta setelah Lebaran. Pemprov Jakarta tidak akan melakukan operasi yustisi atau kependudukan untuk menyisir pendatang baru.
Bang Doel, demikian pria ini akrab disapa, menyampaikan hal itu merespons imbauan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang melarang pemudik membawa keluarga ke Jakarta saat arus balik, terutama kalau tidak memiliki keterampilan.
“Bang Anung (Pramono Anung) membuka diri, siapa pun mau ke Jakarta silakan. Kita tidak akan melakukan operasi yustisi, karena kita juga tahu bahwa Jakarta menjadi satu harapan,” ujar Rano Karno kepada pers di Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (29/3/25).
Terbuka dengan pendatang baru
Disebut Rano, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta terbuka dengan pendatang baru, salah satunya bercermin dari Gubernur Pramono Agung yang memang berasal dari Kediri, Jawa Timur.
“Sama juga seperti Bang Anung kemarin bilang, dia dari Kediri memang bermimpi ingin ke Jakarta. Artinya apa? Silakan masyarakat kita yang mau ke Jakarta,” kata Rano.
Kendati begitu, Pemprov Jakarta tetap mengeluarkan imbauan bagi yang ingin mengadu nasib di Jakarta tetap harus memiliki keterampilan atau skill.
“Cuma memang kita imbau, jangan kosong-kosong. Artinya kalau enggak punya keterampilan, maka akan bersaing dengan masyarakat Jakarta. Artinya keahlian itu menjadi penting. Jadi marilah kita bersama-sama membangun Jakarta,” ujar Rano Karno.
Dikatakan, Pemprov Jakarta juga mengantisipasi arus urbanisasi yang padat ke Jakarta dimana selalu terjadi setiap usai Lebaran.
Selanjutnya Rano Karno menyebut, mudik bersama yang dilakukan oleh Pemprov Jakarta dan kementerian sebenarnya dilakukan untuk menakar jumlah pemudik. “Itu sebetulnya antisipasi loh. Paket kita adalah pulang-pergi atau pergi-pulang Jakarta tahun ini hampir 26.000 yang kita fasilitasi,” katanya.
Disebutkan, jumlah tersebut menjadi tolok ukur kepadatan urbanisasi yang bakal terjadi.
“Tetapi kan kita enggak bisa pungkiri, mungkin yang naik-naik motor atau yang naik kereta itu membawa saudaranya, itu enggak bisa kita pungkiri. Jadi silakan berjuang keras di Jakarta,” tutur Rano.
Karena itulah, pihaknya mengimbau warga Jakarta dan potensial pendatang baru untuk tetap mengikuti aturan yang berlaku. “Marilah kita isi-isi semua dengan semua aturan yang memang harus kita sepakati bersama,” demikian Rano Karno. (P-me)
