PRIORITAS, 14/7/25 (Bogor): Pemerintah menetapkan masa pengenalan lingkungan siswa (MPLS) Sekolah Rakyat selama 15 hari, lebih panjang dari sekolah umum yang rata-rata hanya lima hari. Seluruh elemen di sekolah ini masih dalam tahap awal pembentukan.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan, kondisi tersebut terjadi karena kepala sekolah, guru, staf, dan siswa seluruhnya adalah unsur baru. Masa orientasi pun diperpanjang agar semua pihak memiliki waktu adaptasi yang cukup.
“Kepala sekolahnya baru, gurunya baru, siswanya baru, semuanya baru. Makanya, perlu waktu lebih lama,” ujar Gus Ipul saat mengunjungi SMP Sekolah Rakyat 10 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (14/7/25).
Setelah masa orientasi, siswa akan memasuki tahap matrikulasi. Menurutnya, tak adanya tes akademik dalam proses penerimaan membuat proses penyamaan pemahaman jadi penting sebelum dimulainya kegiatan belajar mengajar.
Gus Ipul menyebut, kurikulum Sekolah Rakyat tetap mengacu pada standar pendidikan nasional. Namun, ada penekanan pada pendidikan karakter, pelatihan kepemimpinan, serta keterampilan hidup yang diberikan setiap malam hari.
“Karena tidak ada tes akademik, anak-anak akan melakukan adaptasi pembelajaran dulu, baru belajar seperti biasa,” ucapnya.
Inisiatif Presiden Prabowo
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Berdasarkan data Kemensos, sasaran utama program ini adalah masyarakat yang tercatat dalam Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sekolah ini menggunakan sistem berasrama dan terbuka untuk jenjang SD hingga SMA. Aktivitas belajar dilakukan siang hari, sedangkan malam difokuskan pada penguatan nilai-nilai karakter siswa.
Untuk menjangkau daerah terpencil, pemerintah mengandalkan Learning Management System yang sudah terintegrasi dengan modul pembelajaran digital. Sistem ini memungkinkan proses belajar tetap berlangsung meski berada di wilayah tanpa akses sekolah formal.
Kemensos juga bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kolaborasi ini bertujuan mencegah kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah.
“Kita sudah kerja sama dengan Kementerian PPPA dan KPAI untuk mitigasi risiko. Ada SOP, teknologi, juga pengawasan langsung,” kata Gus Ipul.
Ia menambahkan, upaya pencegahan kekerasan juga melibatkan beberapa lembaga lain. Pemerintah akan menerapkan prosedur dan teknologi khusus untuk menjamin lingkungan sekolah tetap aman dan bebas dari intoleransi. (P-Khalied Malvino)
