PRIORITAS, 10//25 (Jakarta): Salah satu tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM), Nekison Enumbi alias Bumi Walo Enumbi berhasil dilumpuhkan Satgas Gabungan TNI dalam sebuah operasi yang berlangsung di Distrik Ilamburawi, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Sabtu (10/5/25).
Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (10/5/25), operasi ini merupakan hasil kerja sama antara Satgas TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN), yang didasarkan pada informasi intelijen mengenai keberadaan target.
“Keberhasilan ini merupakan bentuk nyata dari komitmen TNI untuk menjaga stabilitas keamanan dan melindungi masyarakat Papua dari ancaman teror bersenjata. Operasi ini dilakukan secara terukur berdasarkan informasi akurat dari Satgas BIN,” ungkap Dansatgas Media Koops TNI Habema, Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono.
Tewas di tempat
Pada operasi tersebut, Bumi Walo tewas di tempat setelah sempat melakukan perlawanan. Dari lokasi kejadian, Satgas TNI mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam aksi kekerasan, termasuk tiga butir amunisi kaliber 9 mm, satu selongsong peluru kaliber 5,56 mm, dua buah kapak, enam buah parang, dan dua unit alat komunikasi HT.
Turut diamankan tiga buah sarung pistol, dua unit handphone GSM, satu unit handphone Android, empat buah busur panah, dan 90 anak panah.
Sebelumnya Nekison Enumbi telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Puncak Jaya dengan nomor DPO/S-34/01/IV/2024/RESKRIM tertanggal 25 April 2024.
Dirinya terlibat dalam sejumlah aksi penembakan yang mengakibatkan gugurnya aparat keamanan, termasuk insiden pada 21 Januari 2025 yang menewaskan anggota Polsek Puncak Jaya dan penembakan terhadap seorang purnawirawan Polri pada 7 April 2025.
Aktif melakukan kekerasan
Tak hanya menyerang aparat, Bumi Walo juga dikenal aktif melakukan kekerasan terhadap warga sipil, seperti penembakan terhadap tukang ojek yang menyebabkan korban meninggal dunia pada 2024.
Bahkan OPM juga melakukan serangkaian aksi brutal lainnya, seperti pembakaran sekolah dan pembunuhan terhadap tenaga pendidik serta kesehatan di beberapa distrik.
“OPM tidak hanya menargetkan aparat keamanan, tetapi juga aktif meneror masyarakat sipil. Hal ini mengganggu stabilitas dan memperlambat pembangunan di Papua Tengah,” katanya. (P-*/Armin M)
