PRIORITAS, 31/7/25 (Jakarta): Maraknya praktik beras oplosan yang meresahkan masyarakat dan merugikan negara hingga hampir Rp100 triliun per tahun, benar-bebar membuat Presiden Prabowo Subianto geram.
Karena itu, sebagaimana informasi yang diterima Beritaprioritas, Kamis (31/7/25), Prabowo memerintahkan aparat penegak hukum bertindak tegas tanpa kompromi terhadap pelaku.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengemukakan ini, seusai rapat terbatas (ratas) di Istana Presiden, Rabu (30/7/25). Rapat itu juga dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
“Arahan Bapak Presiden, tindaklanjuti,” tegasnya dalam konferensi pers.
Tingginya kadar beras patah
Selanjutnya Amran mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan terhadap 268 merek beras, sebanyak 212 merek terbukti tidak sesuai standar dan dicampur atau dioplos.
Disebutkan, pelanggaran paling mencolok ialah tingginya kadar beras patah (broken rice) dalam produk yang dijual sebagai kualitas premium.
“Medium itu batasnya 25 persen, premium 15 persen. Namun, ditemukan broken sampai 30-50 persen! Jelas ini melanggar,” ungkapnya.
Dikatakannya, penyelidikan terhadap pengusaha nakal pelaku oplosan telah dimulai. Polri dan Kejaksaan Agung disebut tengah bekerja keras menindak pihak-pihak yang terlibat.
Siapkan langkah mitigasi
Selanjutnya ia menyatakan, pemerintah juga akan menyiapkan langkah mitigasi agar praktik curang ini tidak terulang, termasuk mengawasi peredaran beras di pasaran secara lebih ketat. “Sudah kami sampaikan kepada kapolri dan jaksa agung. Setelah dicek ulang, datanya valid dan hasilnya sama. Proses hukum harus berjalan,” tegas Amran.
Diketahui, kasus beras oplosan ini menjadi perhatian serius karena menipu konsumen dan merugikan keuangan negara dalam skala masif. Pemerintah memastikan akan mengambil langkah hukum tegas demi melindungi masyarakat.
“Bapak Presiden ingin pelaku ditindak tegas, agar negara dan rakyat tidak terus dirugikan,” demikian Amran Sulaiman. (P-*r/Bst/jr)
