PRIORITAS, /7/25 (Jakarta): Penulisan ulang sejarah nasional dimintakan Ketua DPR Puan Maharani agar dilaksanakan secara transparan seusai DPR membentuk tim supervise. Demikian informasi yang diterima Beritaprioritas.com, Selasa (8/7/25)
Ketua DPR tak ingin dalam proses penulisan ulang sejarah Indonesia ada pihak yang merasa dirugikan atau dihilangkan jejak sejarahnya.
“Kita harus sama-sama menghargai dan menghormati bahwa penulisan sejarah itu harus dilaksanakan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau dihilangkan jejak sejarahnya,” katanya, Senin (7/7/25).
Tak hanya itu, tranparansi dalam penulisan ulang secara juga dilakukan agar tak ada fakta-fakta sejarah yang dihilangkan dalam proyek yang digarap Kementerian Kebudayaan (Kemenbud).
“Kalau kemudian dalam fakta-fakta sejarah itu memang dianggap ada yang kemudian tidak perlu, ya apa betul? Karena kan banyak ahli-ahli sejarah yang menyatakan kita harus menyatakan namanya fakta sejarah,” ungkapnya.
Menurut Puan, dia sendiri tak menolak apabila proyek penulisan ulang sejarah tersebut dimaknai secara positif. Namun, ia menyebut sejarah juga harus ditulis apa adanya agar nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah itu tetap hidup di tengah-tengah masyarakat.
“Bagaimana kemudian ke depan itu kita harus juga memperlihatkan kepada generasi muda bahwa Indonesia itu berdiri oleh pahlawan-pahlawan kita, oleh apapun yang terjadi ya,” katanya.
“Harus tahu kenapa Indonesia berdiri, pahit dan getirnya, berhasil dan baiknya, itu karena memang sudah banyak sekali hal yang terjadi,” katanya seperti dilansir dari Beritasatu.com.
Seperti diketahui, DPR resmi menurunkan tim supervisi untuk mengawasi proses penulisan ulang sejarah nasional yang saat ini digarap oleh Kementerian Budaya itu.
Upaya ini dilakukan guna memastikan proses penyusunan ulang sejarah dilakukan secara objektif, ilmiah, dan tidak memicu polemik baru.
Sementara Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan keputusan ini diambil setelah melakukan konsultasi dengan Ketua DPR Puan Maharani serta jajaran pimpinan lainnya. (P-*r/Armin M)
