PRIORITAS, 13/2/25 (Jakarta): Efisiensi anggaran sebesar Rp200,2 miliar di Badan Gizi Nasional (BGN), tidak memengaruhi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan. “Tidak ada hubungannya dengan program Makan Bergizi Gratis, karena anggaran itu (efisiensi) terkait pengadaan lahan yang bisa diatasi dengan pinjam-pakai,” kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, di Jakarta, Kamis (13/2/25).
Dadan menegaskan, efisiensi anggaran tersebut terkait dengan pengadaan lahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke depan akan diatasi dengan skema pinjam-pakai. “Pinjam-pakai dari lahan pemerintah daerah, kementerian lain, TNI, Polri, BUMN, lembaga lain,” ujarnya.
Dadan menambahkan, lahan untuk SPPG sangat penting karena menyangkut tiga aktivitas penting untuk program MBG, yakni memasak, tempat pertemuan produsen dan apoteker, serta konsultasi gizi.
Ia juga menambahkan, penambahan anggaran MBG akan dipercepat di tahun 2025 karena target dari Presiden Prabowo Subianto juga meningkat. “Ketika penambahan program dan cakupan yang awalnya hanya 15 sampai 17,5 juta di tahun 2025, dan diminta untuk mencakup 82,9 juta, itu otomatis ada penambahan,” jelas Dadan.
Dikatakannya lagi, ketika program MBG harus dipercepat di akhir 2025 akan otomatis (ada penambahan), sebab suksesnya program itu ada tiga; satu, anggaran; dua, sumber daya manusia; tiga, infrastruktur,” tuturnya, dilansir dari Antara.
Sebelumnya, saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (12/2/25) malam, Dadan juga menyebutkan pihaknya membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp25 triliun apabila penerima manfaat juga ditambah.
“Karena kita sudah ada anggaran di 2025 sebesar sekarang Rp70,7 triliun sekian, jadi per bulannya, kita akan butuh kurang lebih Rp25 triliun kalau penerima manfaat ditambah,” ucapnya.
Dadan juga mengungkapkan sebanyak 60 persen anak-anak Indonesia belum mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap.
“Jadi mereka kaget kalau kita sajikan ada karbohidrat, protein, sayuran, buah serat, dan ada susu. Itu 60 persen anak Indonesia tidak pernah melihat menu seperti itu,” ujar dia.
Ia menyebutkan 60 persen anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tak mampu membeli, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran. (P-ht)
