PRIORITAS, 7/7/25 (Jakarta): Kerja sama ekonomi selatan-selatan (south-south economic compact) diusulkan Presiden Prabowo Subianto agar digerakkan oleh negara-negara anggota BRICS guna memberi akses lebih luas kepada negara-negara berkembang yang berada di belahan Bumi bagian selatan (global south). Demikian informasi yang diterima Beritaprioritas.com, Senin (7/7/25).
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo pada sesi kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-17 BRICS yang membahas multilateralisme, keuangan, dan kecerdasan buatan (AI).
“Bapak Presiden sempat mengusulkan adalah South-South Economic Compact, di sini tujuannya adalah agar negara-negara BRICS menjadi motor untuk memberikan akses lebih luas kepada negara-negara global south untuk perdagangan, untuk juga lebih mengintegrasikan perekonomiannya menjadi bagian dari supply chain,” ungkap Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir di Rio de Janeiro, Brazil, Minggu (6/7/25).
Seperti diketahui, Wamenlu Arrmanatha beserta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mendampingi Presiden Prabowo dalam rangkaian acara KTT Ke-17 BRICS di Rio de Janeiro pada 6–7 Juli 2025. Pertemuan puncak BRICS itu berlangsung tertutup, tetapi sempat terbuka saat sambutan tuan rumah sekaligus Ketua BRICS tahun ini, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva.
Adapun Presiden Prabowo hadir untuk pertama kalinya dalam KTT BRICS sebagai anggota penuh BRICS. Dalam pembukaan KTT, Presiden Lula pun menyambut secara khusus kehadiran Presiden Prabowo.
Perkuat multilateralisme
Pada pertemuan puncak BRICS tahun ini, negara-negara anggota sepakat BRICS perlu memimpin negara-negara global south memperkuat kembali multilateralisme, yang saat ini diyakini semakin tergerus dan ditinggalkan.
“Dalam hal ini, diharapkan BRICS bisa bersatu, menyatukan negara-negara global south, untuk terus mengingatkan bahwa hukum internasional, sistem multilateral yang kuat itu dibutuhkan oleh negara-negara berkembang, untuk bisa menciptakan situasi kondusif untuk pembangunan,” ucap Wamenlu.
Untuk KTT Ke-17 BRICS di Rio de Janeiro ini dihadiri oleh para pendiri BRICS, yakni Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Perdana Menteri China Li, kemudian perwakilan dari anggota penuh lainnya, yaitu Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed, Perdana Menteri Mesir Mustafa Madbouly, Presiden Uni Emirat Arab Khalid bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Aragchi.
Adapun hasil dari pertemuan itu kemudian terangkum dalam Deklarasi Rio de Janeiro. Dalam deklarasi itu, seperti dikutip dari Antara, negara-negara anggota BRICS tidak hanya menyoroti pentingnya mereformasi global governance dan memperkuat multilateralisme, tetapi juga ikut mengecam serangan Israel terhadap Iran, dan mendesak Israel segera menghentikan aksinya menggunakan kelaparan sebagai senjata terhadap warga Palestina di Gaza.
Sejak resmi terbentuk pada 2009, BRICS saat ini mencakup 40 persen dari total populasi dunia, dan sepertiga dari perekonomian dunia. Indonesia resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada 6 Januari 2025. (P-*r/Armin M)
