PRIORITAS, 10/9/24 (Jakarta): Enam pekan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, proses penjaringan dan penyaringan calon menteri kabinet yang akan datang telah dimulai.
Partai-partai politik yang tergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pun telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan yang akan datang.
Info terkini, sejumlah nama yang disodorkan partai yang tergabung dalam KIM (plus) sudah dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hanya memang sampai kini, nama-nama yang dipanggil belum bisa disampaikan ke publik.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menuturkan, saat ini nama-nama yang disodorkan oleh para Parpol masih disaring.
“Di antara partai koalisi sudah mulai mengajukan nama, dan mengajukan beberapa portofolio di kementerian. Terus di antara tokoh-tokoh juga sudah mulai disebut dan sudah mulai dilakukan penjaringan dan penyaringan, pemilahan dan pemilihan,” ujar Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/24) lalu.
Ia memastikan, Ketua Umum Partai Gerindra itu akan menyusun kabinet zaken, sebuah kabinet yang akan diisi oleh orang-orang berkompeten di bidangnya masing-masing, meskipun diusung Parpol.
“Pak Prabowo ingin pemerintahan yang dipimpinnya nanti adalah zaken kabinet, di mana orang-orang yang duduk di kementerian benar-benar ahli,” kata Muzani.
Libatkan Gibran
Proses pemilihan, penjaringan, dan penyusunan postur pemerintahan ke depan itu, dipastikan dia, juga melibatkan Gibran.
Mereka yang telah dibidik untuk menjadi menteri telah berdiskusi dengan Prabowo. Prabowo ingin mengetahui apakah mereka yang diajak berbicara dapat memahami dan mengerti, serta menyelesaikan sejumlah persoalan yang akan dihadapi ketika menjabat sebagai menteri.
“Sebagian diajak diskusi tentang bagaimana penyelesaian masalah dan problem yang dihadapi, bagaimana dia menghadapi sebaik-baiknya,” imbuhnya.
Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, dirinya telah berkomunikasi dengan Prabowo. Ia menegaskan, akan menghormati hak prerogatifnya sebagai presiden terpilih di dalam menyusun kabinet.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional itu mengaku siap apabila memang masih dibutuhkan Prabowo untuk mengisi kursi menteri di kabinet mendatang.
“Saya siap ditempatkan dan ditugaskan di manapun. Saya tidak mau berandai-andai, kita tunggu saja apakah ataupun saatnya nanti beliau akan mengumumkannya sendiri,” kata AHY.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Cheryl Tanzil mengatakan, partainya tidak ingin membebani Prabowo dalam menyusun orang-orang yang akan mengisi kursi menteri. Bagi PSI, menempatkan kader-kader yang memang memiliki kemampuan mumpuni dalam menduduki jabatannya, lebih penting dan menjadi fokus utama.
“Yang dilakukan PSI saat ini, menunjukkan kinerja kader-kader PSI yang mendapat kepercayaan sudah duduk di eksekutif. Bagaimana agar selama masa jabatan yang waktunya tinggal sebentar ini bagaimana bekerja dengan lebih efektif mengejar target-target,” kata Cheryl kepada Kompas.com.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengeklaim, partainya tidak menyetorkan satu nama pun untuk menjadi menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hermawi mengatakan, Nasdem berkomitmen mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran tanpa mendapatkan kursi di kabinet. “Nasdem mendukung pemerintahan, tapi Nasdem tidak mengajukan satu nama pun untuk jabatan menteri,” ujar Hermawi diberitakan Kompas.com, Senin (9/9/24).
Ia mengakui, Prabowo sempat menawari kursi menteri kepada Nasdem saat Prabowo bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beberapa waktu lalu.
“Ya pernah dalam pertemuan di rumah beliau (Prabowo) di Kertanegara beberapa bulan yang lalu. Beliau pernah mengatakan, ‘Eh kok Nasdem sampai sekarang belum mengusulkan nama menteri?’” kata Hermawi.
Namun, ia menyebutkan bahwa sikap Paloh dan Nasdem tetap sama, yakni tidak mengajukan kader untuk masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran. “Mendukung pemerintahan kan tidak harus masuk kabinet. Demikian sikap Nasdem,” ujar Hemawi Taslim. (P/wl))
