PRIORITAS, 20/5/25 (Jakarta): Kini menjadi sorotan media asing, salah satunya Channel News Asia (CNA) asal Singapura, terkait respon Presiden RI Prabowo Subianto untuk teriakan “Prabowo dua periode”.
Tertulis dalam laman itu artikel berjudul “‘Please Don’t Talk About That Yet’: Indonesia President Prabowo Subianto Responds to Calls for A Second Term”. Yakni, CNA menyoroti bagaimana Prabowo menanggapi tenang teriakan dua periode, sembari menyebut akan mempertahankan posisi hanya jika ia mencapai hasil yang berarti dalam masa jabatan pertamanya.
“Saya mendengar sebagian dari Anda mengatakan ‘Prabowo dua periode’… Tolong jangan bicarakan itu dulu. Kita bahkan belum setahun menjalankan mandat ini,” sambutnya masih dari laman yang sama.
Selanjutnya dimuat pula bagaimana perbincangan politik tentang pemilihan presiden 2029 kini meningkat di Indonesia. Disebut, bagaimana Prabowo menegaskan kembali, yang ia ingin lakukan sekarang ialah memenuhi janji politiknya dan menjadikannya prioritas utama.
“Jika saya menilai bahwa saya belum mencapai apa yang ingin saya lakukan, saya tidak akan mencalonkan diri lagi,” lansir laman itu.
Bahkan dukungan ke Prabowo juga ditulis. Disinggung bagaimana sayap pemuda partai Prabowo, Gerindra, termasuk ketuanya Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang menjanjikan dukungan penuh jika Prabowo mencalonkan diri lagi. Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani juga mengatakan hal sama sambil menyerukan kepada sesama kader untuk “menjaga kepercayaan rakyat”.
“Dalam empat setengah tahun, kami yakin fondasi ekonomi yang kuat akan terbentuk, terlepas dari tantangan global,” tulis laman itu mengutip komentar Rahayu.
Sentil Gibran
Tak hanya presiden, CNA juga menyoroti tekanan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk dimakzulkan.
Disinggung, sekelompok pensiunan perwira militer mengajukan pernyataan delapan poin kepada Prabowo, yang mencakup tuntutan untuk merombak Kabinet dan menyingkirkan Gibran.
“Para mantan perwira militer tersebut mengatakan bahwa pencalonan Gibran dalam pemilihan Februari lalu, yang dimungkinkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial pada menit-menit terakhir, telah melanggar aturan prosedural,” tulis laman itu.
“Tokoh-tokoh penting yang mendukung pernyataan tersebut termasuk mantan wakil presiden Try Sutrisno dan mantan menteri agama Fachrul Razi,” kutip CAN. (P-*r/Armin M)
