PRIORITAS, 23/8/25 (Yogyakarta): Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menutup polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Rektor UGM, Ova Emilia merilis pernyataan resmi berisi 10 poin klarifikasi pada Jumat (22/8/25).
Pernyataan itu diumumkan bersamaan dengan peluncuran podcast #UGMMENJAWAB IJAZAH JOKO WIDODO. Rektor hadir bersama Wakil Rektor Wening Udasmoro dan Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta.
“UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat terkait adanya pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah seorang alumni UGM yang bernama Joko Widodo,” ungkap, dikutip Sabtu (23/8/25).
Ova menegaskan universitas menyimpan dokumen otentik pendidikan Jokowi, mulai dari penerimaan, kuliah, KKN, hingga wisuda. Jokowi dinyatakan lulus pada 5 November 1985 dan resmi menerima ijazah saat wisuda 19 November 1985.
10 poin klarifikasi UGM:
- UGM mengikuti perkembangan publik terkait isu ijazah Jokowi.
- UGM menghormati hak warga negara mengajukan pertanyaan.
- UGM menegaskan Joko Widodo adalah alumni resmi UGM.
- UGM menyimpan dokumen otentik proses pendidikan Jokowi.
- Jokowi lulus pada 5 November 1985 dan diwisuda 19 November 1985.
- UGM wajib melindungi data pribadi, hanya data publik yang bisa dibuka.
- UGM secara berkala diuji kualitas pendidikannya dan dinyatakan layak.
- Tugas kampus berakhir ketika mahasiswa lulus dan menerima ijazah.
- Alumni berhak penuh atas penggunaan ijazah dan gelar akademik.
- UGM menegaskan Jokowi alumni sah yang menerima ijazah sesuai aturan.
Nilai IPK Jokowi
Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta menepis isu kelayakan akademik Jokowi. Ia menegaskan Jokowi lulus dengan IPK jauh di atas standar.
“Pak Jokowi punya IPK yang memenuhi syarat lanjut ke sarjana. Pak Jokowi memiliki IPK yang jauh di atas sarjana 2,30 itu,” ujar Sigit.
Ia menjelaskan pada era 1980-an mahasiswa perlu 120 SKS dengan IPK 2,00 untuk sarjana muda. Untuk sarjana, syaratnya 160 SKS dengan IPK minimal 2,30.
Menurut Sigit, dokumen akademik Jokowi masih tersimpan rapi dalam bentuk arsip kertas. “Bahkan keaslian dokumen ini dibenarkan tim forensik Polri saat pemeriksaan,” katanya.
Jawab keraguan digitalisasi
Sigit juga menjawab tuduhan soal skripsi Jokowi yang lebih dulu masuk sistem ETD UGM. Ia menyebut digitalisasi baru berjalan sejak 2013, dimulai dari angkatan muda karena arsip lebih mudah diakses.
“Pada saat Pak Jokowi menjadi presiden, kami mewujudkan kebanggaan itu dengan cara mengupload skripsinya Pak Jokowi di ETD,” ucap Sigit.
Hingga April 2025, proses digitalisasi sudah menjangkau angkatan 1990. Dengan demikian, unggahan skripsi Jokowi tidak melanggar prosedur.
Ova menegaskan tanggung jawab kampus berhenti ketika mahasiswa lulus. Selanjutnya, penggunaan ijazah menjadi hak penuh alumni.
“Sehingga bisa kami menegaskan hal-hal yang terjadi setelah proses pendidikan dan kelulusan tahun 1985 di UGM termasuk pemanfaatan dan perlindungan terhadap ijazah merupakan tanggung jawab yang bersangkutan sebagai seorang alumni,” pungkas Ova. (P-Khalied M)
